Berlangganan RSS RSS Feed

STATUS KEDUDUKAN NGO/LSM INTERNASIONAL (GREENPEACE) SEBAGAI SUBYEK HUKUM DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Greenpeace adalah salah satu lembaga internasional yang aktif di bidang lingkungan. Namun keberadaan Greenpeace dipermasalahkan terkait status badan hukumnya. Greenpeace diangggap sebagai organisasi ilegal yang tidak dapat menjelaskan mekanisme pendanaan, dan memiliki kepentingan politik tertentu. Sejumlah kalangan beranggapan bahwa Greenpeace bukan organisasi kemasyarakatan melainkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing. Namun, banyak kalangan masyarakat juga beranggapan bahwa Greenpeace merupakan organisasi kemasyarakatan sehingga harus memenuhi kewajiban yang ada di dalam UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Atas dasar pemikiran itu, Penulis berkeinginan untuk menyusun skripsi dengan judul: Status Kedudukan NGO/LSM Internasional (Greenpeace) Sebagai Subyek Hukum dalam Hukum Internasional. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status/legalitas hukum LSM Internasional Greanpeace sebagai subyek hukum dalam hukum internasional dan tindakan hukum LSM Internasional Greanpeace dalam perlindungan hukum lingkungan.
Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang akan dilakukan yaitu metode deskriptif analitis. Analisis data secara juridis kualitatif untuk membahas bahan penelitian yang datanya mengarah pada kajian yang bersifat teoritis mengenai asas-asas hukum lingkungan, kaidah-kaidah hukum dan pengertian-pengertian hukum yang berkaitan dengan hukum lingkungan.
Agar dapat diakui statusnya di dalam hukum internasional, organisasi internasional harus memenuhi 3 syarat, yaitu: 1) adanya persetujuan internasional; 2) harus mempunyai paling tidak satu badan; dan 3) harus dibentuk di bawah hukum internasional. Tiap organisasi internasional mempunyai personalitas hukum dalam hukum internasional. Tanpa
personalitas hukum maka suatu organisasi internasional tidak akan mampu untuk melakukan tindakan yang bersifat hukum. Subyek hukum dalam jurisprudensi secara umum dianggap mempunyai hak dan kewajiban yang menurut ketentuan hukum dapat dilaksanakan. Dengan demikian subyek hukum yang ada di bawah sistem hukum internasional merupakan personalitas hukum yang mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.
Melihat karakteristik dari Greenpeace sebagai non-governmental organization dan tidak memiliki charter layaknya organisasi internasional pada umumnya, maka pada prinsipnya, Greenpeace secara hukum internasional tidak dapat dikatakan sebagai organisasi internasional. Greenpeace tidak lebih dari sekedar Pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional secara terbatas seperti ECOSOC (Economic and Social Council).