Berlangganan RSS RSS Feed

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANDAR LAMPUNG KEPADA MAIMANAN AWALIA YANG DIDUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI DUNIA MAYA SERTA KAITANNYA TERHADAP TUJUAN HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN DI INDONESIA

Memorandum Hukum

Oleh :
WINDA WIARSIH
NPM :110110060294

Pembimbing :
H. Sofjan Sastrawidjaja, S.H.
Somawidjaja, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Tugas akhir ini mengangkat permasalahan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Maimanan Awalia yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan di dunia maya dengan cara melakukan transaksi jual beli di online shop di mana Maimanan Awalia adalah sebagai pemilik dari online shop dan melakukan kesepakatan jual beli dengan konsumennya, namun setelah konsumennya itu mentransferkan sejumlah uang kepada Maimanan Awalia sebagai pembayaran atas baju yang dipesan konsumennya sesuai kesepakatan kepada Maimanan Awalia, Maimanan Awalia justru menghilang dan tidak dapat dihubungi, dan barang yang seharusnya dikirimkan oleh Maimanan Awalia kepada konsumennya setelah konsumennya itu membayar, tidak dikirimkan oleh Maimanan Awalia. Hal ini menimbulkan kerugian bagi konsumen yang tidak mendapatkan baju yang dipesan setelah mentransferkan uang kepada Maimanan Awalia. Penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan tujuan yaitu pertama untuk membahas tindak pidana apakah yang dapat dikenakan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Maimanan Awalia yang telah diduga melakukan penipuan di dunia maya tersebut dan yang kedua untuk membahas mengenai tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Bandar Lampung terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Maimanan Awalia yang diduga telah melakukan penipuan di dunia maya terkait dengan tujuan hukum pidana di Indonesia.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan metode penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan mendasar kepada kepustakaan atau data sekunder dengan menganalisis perbuatan pidana penipuan dalam menganalisis dan meneliti Legal Memorandum ini, metode penelitian dengan tahap pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan suatu objek permasalahan yang berupa persesuaian antara fakta-fakta yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan dan teori yang ada

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Maimanan Awalia telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, 378 KUHP, dan 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Bandar Lampung dapat melakukan pemeriksaan terhadap Maimanan Awalia terkait dugaan tersebut agar dapat diselesaikan secara hukum demi mewujudkan tujuan hukum pidana di Indonesia.

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Berawal dari salah satu pemilik Online Shop di jejaring sosial Facebook yang mempunyai akun Softlens Shop/Mimi Shop/Anintya Susanto yang membeli baju di New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz. New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz merupakan salah satu Online Shop di jejaring sosial Facebook yang menjual berbagai macam pakaian wanita. Setelah terjadi kesepakatan harga dengan New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz maka Softlens Shop/Mimi Shop/Anintya Susanto mentransfer uang kepada New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian baju di New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz sesuai kesepakatan ke rekening yang diberikan oleh New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz sebagai sarana pembayaran yaitu rekening Mandiri atas nama M. Didik Joko Supriyadi.
Setelah Softlens Shop/Mimi Shop/Anintya Susanto mengkonfirmasi bahwa sudah mentransfer uang untuk pembelian baju di New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz, komunikasinya diputus oleh New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz sehingga Softlens Shop/Mimi Shop/Anintya Susanto tidak dapat menghubungi New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz dan baju yang di beli oleh Softlens Shop/Mimi Shop/Anintya Susanto pun tidak dikirimkan ke alamat Softlens Shop/Mimi Shop/Anintya Susanto. Dan karena kejadian ini, Softlens Shop/Mimi Shop/Anintya Susanto merasa ditipu oleh New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz, karena sudah mentransfer uang untuk pembelian baju di New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz tetapi bajunya tidak dikirimkan oleh New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz ke alamat Softlens Shop/Mimi Shop/Anintya Susanto.
Karena Softlens Shop/Mimi Shop/Anintya Susanto merasa ditipu oleh New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz dan diduga bahwa New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz juga diduga telah melakukan tindak pidana penipuan kepada beberapa orang lainnya, maka Softlens Shop/Mimi Shop/Anintya Susanto pada tanggal 5 Agustus 2012 membuat sebuah grup di jejaring sosial Facebook yang bernama “Hukum New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz” untuk mencari tahu kebenarannya.
Grup ini dibuat karena diduga adanya penipuan yang dilakukan oleh Maimanan Awalia (Lia) pemilik akun New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz. Dan karena ada beberapa orang yang juga merasa ditipu oleh New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz maka Softlens Shop/Mimi Shop/Anintya Susanto merasa perlu membuat sebuah forum untuk mencari kebenarannya. Softlens Shop/Mimi Shop/Anintya Susanto sendiri sudah mentransferkan uang sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening mandiri atas nama M. Didik Joko Supriyadi, tetapi barang tidak dikirimkan oleh Lia.
Pemilik akun New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz ini bernama Maimanan Awalia Rahmawati (Lia) yang beralamat di Jalan Pulau Pasir 4 No. 175, Perumnas Way Kandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung dengan nomor handphone 087899188294. Nomor handphone 082182167901 digunakan juga sebagai nomor Liea Belajar OS untuk bertransaksi hingga 5 Agustus 2012. Lia tercatat sebagai salah satu mahasiwi di IAIN Raden Intan/UIN Bandar Lampung Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan NIM 9110100165 yang beralamat di Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Lampung 35131 telepon 0271-703531, 7800421, 7800887 .
Setelah grup “Hukum New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz” terbentuk, ternyata ada cerita lain mengenai New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz atau Maimanan Awalia Rahmawati (Lia) ini. Lia tidak hanya diduga telah melakukan tindak pidana penipuan, tetapi juga telah menyalahgunakan nomor rekening milik orang lain (pemilik Online Shop yang lain) yang diakui sebagai milik New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz untuk kepentingan New Liemae Beauty Shop/Liea Baru Belajar OS/Lia Moetz sendiri.

B. Permasalahan Hukum
1. Tindak pidana apakah yang dapat dikenakan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Maimanan Awalia yang telah diduga melakukan penipuan di dunia maya dalam kasus ini?
2. Tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Bandar Lampung terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Maimanan Awalia yang diduga telah melakukan penipuan di dunia maya terkait dengan tujuan hukum pidana di Indonesia?

PENDAPAT HUKUM

A. Pendapat Hukum Dan Analisis Terhadap Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Maimanan Awalia Yang Diduga Telah Melakukan Tindak Pidana Penipuan Di Dunia Maya

Maimanan Awalia telah merugikan konsumen dengan tidak mengirimkan barang yang seharusnya dia kirimkan kepada konsumen setelah konsumen tersebut mentransferkan sejumlah uang untuk membeli baju yang dia jual sesuai dengan kesepakat antara Maimanan Awalia dengan konsumennya itu. Perbuatan Maimanan Awalia ini dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana apabila memang sudah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dalam perkara ini, perbuatan yang diduga dilakukan oleh Maimanan Awalia dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang yang menyerahkan barang yang dalam perkara ini yaitu merugikan konsumen yang telah menyerahkan sejumlah uang untuk menguntungkan dirinya sendiri karena setelah konsumen menyerahkan sejumlah uang maka, barang yang seharusnya dikirim tidak dikirimkan oleh Maimanan Awalia.

Melawan hukum pada dasarnya adalah perbuatan yang merupakan tindakan manusia, baik aktif maupun pasif yang mana tindakan tersebut dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman atau oleh adat kebiasaan, tata kesusilaan dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Simons, melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis akan tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Van Hamel menilai bahwa unsur-unsur nilailah yang hidup atau menjiwai kehidupan masyarakat. Maka dapat diartikan pula bahwa landasannya bukan hanya hukum positif tertulis (yuridis normatif) tetapi juga nilai hukum, kebiasaan, dan kepatutan yang layak dalam masyarakat (yuridis sosiologis).

Pengertian dari melawan hukum adalah dalam pengertian formil maupun materiil di mana ajaran sifat melawan hukum formil mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, dan ajaran yang bersifat materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.

Dalam kasus ini, perbuatan Maimanan Awalia telah dirasakan oleh orang lain sebagai perbuatan yang tidak patut karena telah merugikan orang lain. Maimanan Awalia sudah dengan “tanpa hak” tidak melakukan kewajibannya dengan mengirimkan barang yang seharusnya dia kirimkan setelah konsumennya mentransferkan sejumlah uang untuk membeli baju yang dia jual.

Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

Dalam kasus ini Maimanan Awalia telah memperdaya konsumennya dengan akalnya yaitu dengan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Maimanan Awalia yang telah meyakinkan orang bahwa dia berjualan baju sehingga orang percaya dan mau membeli baju kepadanya.

Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Dengan perbuatan yang benar, misalnya dalam Pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHP membujuk atau menganjurkan untuk melakukan tindak pidana dengan cara: memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Mengapa menggerakkan pada penipuan ini harus dengan cara-cara yang palsu dan bersifat membohongi atau tidak benar? Karena kalau menggerakkan dilakukan dengan cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, memberi utang maupun menghapuskan piutang. Tujuan yang ingin dicapai petindak dalam penipuan hanya mungkin bisa dicapai dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar demikian.

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, di mana secara tegas disebutnya unsur milik orang lain bagi benda objek kejahatan, berbeda dengan penipuan di mana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur yang demikian. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada, bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.
Yang menjadi korban penipuan harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan penyerahan barang harus diakibatkan dari tindakan tipu daya. Dalam kasus ini konsumen yang dirugikan telah digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang. Penyerahan sejumlah uang ini dikarenakan adanya tipu daya yang dilakukan oleh Maimanan Awalia dengan cara meyakinkan konsumennya bahwa dia akan mengirimkan barang yang dipesan oleh konsumennya setelah konsumennya mentransferkan sejumlah uang yang telah disepakati bersama.

Dalam perkara ini, Maimanan Awalia dapat diminta pertanggungjawaban pidana dikarenakan perbuatan yang diduga dilakukan yaitu dengan sengaja tidak mengirimkan barang yang telah dibayarkan oleh konsumennya telah memenuhi kualifikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Istilah penipuan dan penggelapan memiliki pengertian yang beda-beda tipis. Motivasi kedua istilah itu sama-sama ingin memiliki “benda” (barang) milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, namun secara melawan hukum. Perbedaannya adalah pada masalah cara bagaimana barang tersebut dimiliki. Dalam penipuan, benda itu dimiliki secara melawan hukum, sedangkan dalam penggelapan upaya memiliki itu dilakukan melalui suatu dasar perbuatan yang sah.

Unsur kesengajaan atau yang disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur tindak pidana subjektif, dan yang dilihat adalah perbuatannya. Yang dimaksud subjektif di sini adalah sesuatu yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Dalam Pasal 378 KUHP diisyaratkan bahwa suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Berarti pelaku harus mengetahui atau sadar perbuatan mengandung pelanggaran terhadap hak orang lain. Maka apabila dilakukan suatu rumusan terhadap tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja, maka unsur dengan sengaja ini meliputi unsur-unsur lain yang ditempatkan di belakangnya dan harus dibuktikan.

Tetapi dalam doktrin dan juga yurisprudensi di Indonesia, bedasarkan putusan MA melalui putusan No. 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957, mengutip pendapat J. Satrio, disebutkan juga bahwa unsur kesengajaan bisa ditafsirkan dari perbuatan atau sikap yang dianggap sebagai perwujudan dari adanya kehendak untuk memiliki suatu benda milik orang lain.

Dalam kasus ini, tindakan Maimanan Awalia dengan tidak mengirimkan baju pesanan konsumennya memang merupakan hal yang disengaja dilakukan olehnya. Dengan sengaja, dalam hal ini, ada tujuan yang dikehendaki oleh Maimanan Awalia, oleh karenanya terdapat unsur kesengajaan, yaitu kesengajaan dengan tujuan.

Dalam perkara ini yang diduga dengan sengaja melakukan tindak pidana penipuan telah memenuhi unsur yang termasuk dalam kualifikasi yang terlihat dari perbuatannya yang ditujukan untuk sebuah maksud tertentu. Dalam perkara ini, maksud yang ditujukan oleh Maimanan Awalia adalah mendapatkan uang dari konsumennya.

Dihubungkan dengan kasus yang sedang dianalisis oleh penulis, maka Maimanan Awalia seharusnya mengetahui bahwa perbuatannya dengan tidak mengirimkan barang kepada konsumennya itu dapat merugikan konsumennya, namun Maimanan Awalia tetap melakukannya. Dalam hal ini menurut penulis unsur kesengajaan telah terpenuhi, yaitu kesengajaan kemungkinan.

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.
Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum, jadi hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan masyarakat memberikan kepada seseorang atau suatu badan hukum berupa hak, yaitu wewenang, kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Menurut Van Hammel dan Hoge Raad perumusan tentang wederrechtetlijk sebagai berikut tanpa hak atau wewenangnya. Menurut Hazewingkel-Suringa, wederrechttelijk itu, ditinjau dari penempatan dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan “tanpa adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang. Lebih lanjut “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen adalah pelaku harus telah secara sadar mengetahui atau menyadari bahwa dirinya tidak berhak melakukan perbuatan tersebut, baik itu dikarenakan hak tersebut telah dimiliki oleh orang lain maupun hak tersebut memang tidak ada didalam diri pelaku, perbuatannya dalam hal ini haruslah tidak dibenarkan dan dilarang dan dari kesadaran tersebut tidaklah diperlukan untuk mengetahui secara persis mengenai perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut.

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak juga merupakan unsur yang lahir dari unsur kesengajaan atau yang disebut dengan opzet dan diisyaratkan bahwa suatu perbuatan dengan sengaja itu pelaku harus mengetahui atau sadar perbuatan atau perkataannya mengandung pelanggaran.

Terkait unsur ini, dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Danrivanto Budhijanto, dalam artikel Danrivanti Budhijanto, “UU ITE Produk Hukum Monumental” (diunduh dari www.unpad.ac.id) menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati (unsure, ed) ‘perbuatan dengan sengaja itu’ apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Periksa juga apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak? Menurutnya, kalau pers yang melakukannya tentu mereka punya hal. Namun, bila ada sengketa dengan pers, UU Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang jadi acuannya.

Menururt Adami Chazawi dalam bukunya menyebutkan bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” yaitu kesalahan sedangkan yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” berarti melawan hukum.

Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibatnya. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanannya, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka menurut hemat kami tidak dapat dilakukan pemidanaan.

Kata “berita bohong” dan “menyesatkan” dan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE menurut pendapat kami dapat disetarakan dengan kata “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sebagaimana unsur dalam Pasal 378 KUHP. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan perluasan dari delik tentang penipuan secara konvensional.

Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam Pasal 390 KUHP walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Menurut buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal” yang ditulis oleh R. Soesilo (hlm. 269), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong.

Menururt Adami Chazawi dalam bukunya menyebutkan bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan unsur “perbuatan” yaitu menyebarkan sedangkan yang dimaksud dengan unsur “berita bohong dan menyesatkan” berarti objek.
Menururt Adami Chazawi dalam bukunya menyebutkan bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan unsur “mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” yaitu akibat konstitutif yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hubungannya dengan unsur-unsur yang lain bahwa pelaku memang sengaja atau menghendaki menyebarkan berita bohong dan juga menyesatkan sehingga menyadari nantinya akan timbul akibat kerugian pada korbannya. Kaitannya dengan bentuk kerugian, tindakan ini dapat menimbulkan kerugian pada korban termasuk juga terdapat unsur penipuan.

Penipuan secara online pada prinisipnya sama dengan penipuan konvensional. Hal yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik. Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).
Sedangkan, dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), walaupun tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Jadi, dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

B. Pendapat Hukum dan Analisis Terhadap Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Bandar Lampung terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Maimanan Awalia yang diduga telah melakukan penipuan di dunia maya terkait dengan tujuan hukum pidana di Indonesia

Dalam kasus ini, pihak penyelidik atau Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Bandar Lampung dapat menunggu laporan dari korban atau orang lain yang mengetahui terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Maimanan Awalia yang diduga telah melakukan tindak pidana di dunia maya atau dapat juga karena mengetahui sendiri dengan cara lain bahwa telah tejadi tindak pidana tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu penyelidikan untuk mengetahui apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Maimanan Awalia adalah benar merupakan tindak pidana untuk menentukan dapat atau tindakannya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang.
Dengan didukung oleh keterangan ahli, saksi dan para korban juga bukti permulaan atau bukti yang cukup yang telah dikumpulkan pada tahap penyelidikan, maka dapat ditingkatkan atau dilakukan tindak lanjut ke tahapan yang kedua dalam hukum acara pidana yaitu penyidikan.

Pada kasus ini, pihak kepolisian dapat menyita barang bukti berupa rekening Bank milik Maimanan Awalia, buku rekening koran, slip pemindahan dana, bukti dan rekap setoran, soft copy salinan percakapan pada saat terjadi transaksi jual beli, dan satu unit laptop.
Menurut praktisi hukum Iman Sjahputra, kasus penipuan yang menyebabkan kerugian konsumen dari transaksi elektronik jumlahnya banyak. Di sisi lain, Uman dalam artikel Iman Sjahputra : Konsumen Masih Dirugikan dalam Transaksi Elektronik juga mengatakan bahwa seringkali kasus penipuan dalam transaksi elektronik tidak dilaporkan ke pihak berwenang karena nilai transaksinya dianggap tidak terlalu besar. Menurut Iman, masih banyaknya penipuan dalam transaksi elektronik karena hingga saat ini belum dibentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diamanatkan Pasal 19 UU ITE.
Dari apa yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa upaya mencari dan menemukan kebenaran material atau upaya mengungkapkan bukti-bukti dalam suatu peristiwa memiliki tujuan yang dapat diterima dan dibenarkan oleh hukum acara pidana yang berlaku dan perasaan keadilan setiap orang.

Asas umum dalam hukum acara pidana salah satunya yaitu Asas Kebenaran Materiil bahwa pada pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan kepada penemuan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang sungguh sungguh sesuai dengan kenyataan. Prinsip ini terlihat dalam proses persidangan, bahwa walaupun pelaku sudah mengakui kesalahannya namun belum cukup dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana, beda dengan di Amerika.

Adapun yang menjadi tujuan hukum acara pidana dalam pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan sebagai berikut: “ Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
Menurut van Bemelen tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan memperoleh kebenaran. Sementara menurut doktrin (pendapat para ahli hukum) bahwa tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil, memperoleh putusan hakim, dan melaksanakan putusan hakim.

Mencari dan menemukan kebenaran materil, artinya kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Dalam hukum penitensier menurut Beysen ada hal hal yang menjadi alasan sehingga Negara atau pemerintah berhak mempidana. Salah satunya yaitu karena pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak lebih bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektif memberi kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya secara sukarela dan dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh Maimanan Awalia yang dengan sengaja, tanpa hak dan melawan hukum melakukan tipu daya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan tujuan untuk menguntungan dirinya sendiri telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP, 378 KUHP dan 28 ayat (1) dengan ketentuan pidana Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam sistem penjatuhan pidana terkait perbuatan yang dilakukan oleh Maimanan Awalia termasuk dalam perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) di mana pada prinsipnya berlaku sistem absorpsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat.
2. Dalam kasus ini, pihak penyelidik atau Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Bandar Lampung dapat menunggu laporan dari korban atau orang lain yang mengetahui terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Maimanan Awalia yang diduga telah melakukan tindak pidana di dunia maya atau dapat juga karena mengetahui sendiri dengan cara lain bahwa telah tejadi tindak pidana tersebut. Setelah itu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Maimanan Awalia adalah benar merupakan tindak pidana atau bukan. Dengan didukung oleh keterangan ahli, saksi dan para korban juga bukti permulaan atau bukti yang cukup yang telah dikumpulkan pada tahap penyelidikan, maka dapat ditingkatkan atau dilakukan tindak lanjut ke tahapan yang kedua dalam hukum acara pidana yaitu penyidikan agar Maimanan Awalia dapat diproses lebih lanjut secara hukum demi mewujudkan tujuan dari hukum pidana di Indonesia agar kasus ini dapat diselesaikan secara hukum dan dilanjutkan ke tingkat pengadilan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Pihak kepolisian dapat melakukan penyitaan guna mencari alat dan barang bukti yang lain.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis merekomendasikan beberapa hal kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Bandar Lampung, antara lain berupa:
1. Perkembangan kejahatan internet sebagai salah satu kejahatan baru (new crime) perlu mendapat perhatian penuh karena banyaknya perbuatan pidana melalui internet yang terlepas dari jerat hukum. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin dapat terhenti dan bahkan setiap harinya selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia maya. Kasus-kasus seperti itu harus tetap dapat diselesaikan secara hukum, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi karena hal ini dapat menghambat penegakan hukum di Indonesia dan bisa saja tindak pidana ini merajalela. Dan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan di dunia maya ini dapat diatasi dengan upaya pendekatan penal policy yaitu dimana hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum pada prinsipnya mempunyai fungsi dan tugas sebagai alat untuk melindungai hak azasi setiap orang maupun kepentingan masyarakat dan negara agar tercapai keseimbangan. Pendekatan penal policy dapat dilakukan dengan memperbaiki dan menyempurnakan instrumen hukum yang menjadi masalah dalam penerapannya agar tidak terjadi salah interpretasi. Adanya koordinasi yang intensif antar aparat penegak hukum untuk mereduksi perbedaan persepsi dan menyatukan visi dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan di dunia maya.
2. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka pihak kepolisian harus mencari data dan fakta secara teliti dan berkas perkara dibuat secara lengkap untuk mendukung jaksa dalam membuat surat dakwaan dan penuntutan serta pembuktian di persidangan terhadap diri Maimanan Awalia. Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Bandar Lampung, disarankan bekerja sama dengan masyarakat dan para ahli khususnya di bidang teknologi, hal ini guna mengetahui tindak pidana apa yang tepat untuk dikenakan kepada Maimanan Awalia. Penegakan hukum ini juga dilakukan demi mewujudlan tujuan daripada hukum pidana dan pemidanaan di Indonesia karena saat ini banyaknya kasus penipuan di dunia maya yang tidak dilaporkan karena si pelaku telah mengaku dan sudah mengambalikan uang si korban. Hal ini dapat menghambat penegakan hukum di Indonesia dan ini tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum pidana di Indonesia. Antara masyarakat dan aparat penegak hukum saling membantu dalam proses penegakan hukum agar lambat laun tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akan sedikit demi sedikit menjadi berkurang. Untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum. Perilaku dan moral dari aparat penegak hukum yang jujur, berwibawa dan bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Bayumedia Publishing, Malang, 2011

Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, P.T Euneka Cipta, 2008

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Atang Ranoemihardja, Hukum Pidana (Azas-azas, Pokok Pengertian, dan Teori Serta Pendapat Beberapa Sarjana), Tarsito, Bandung, 1984

A.Z. Abidin Farid, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan,Penyertaan, Dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978

Chairul Huda, Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaba n Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana, Jakarta, 2008

C. S. T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004

C. S. T. Kansil, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Djasmin, Aspek Hukum Pidana, Ikatan Alumni Perguruan Wahidin, Surabaya, 2007

Edmond Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2003

Efa Laea Fakhriah, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian, Bandung, Alumni, 2009

E. Utrecht, Hukum Pidana I, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000

E. Utrecht, Pengatar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru, 1983

Jan, Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, terjemahan Tristan Pascal Moeliono, Jakarta: PT Gramedia, 2003

Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi), PT. Alumni, Bandung, 2001

Martiman Prodjohamidjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989

Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), P.T alumni bandung 2006

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984

Muhamad Nuh A. Azhar, Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer, Penerbit Salemba Infotek, Jakarta, 2012

Niniek Suparni, Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta:2009

P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984

P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika

Ridwan Halim, Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987

Roeslan Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta): Aksara Baru, 1981

Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 83

R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politea Bogor

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Buku Kedua Delik-delik Tertentu, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung

Satochid Kartanegara, Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa

Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana, Armico, Bandung, 1996

Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I, Armico, Bandung, 1990

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, P.T Alumni, Bandung, 2006

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet. Ke-2,

Wawan Tunggul Alam, Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet, Jakarta, 2007

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 200

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

SUMBER LAIN:

angelicarla.blogspot.com/

globalonlinebook.blogspot.com/2009/10/dasar-hukum-penerapan-pidana-bagi.html

heryishery.blogspot.com/2012/03/gabungan-tindak-pidana-perbarengan.html

ilmuhukumdasar.blogspot.com/2012_11_01_archive.html

jidoygan.appspot.com/old.kaskus.co.id/showthread.php?goto=newpost&t=12595439

kitabpidana.blogspot.com/2012/04/gabungan-tindak-pidana.html

legalakses.com/penipuan-dan-penggelapan/

marx83.wordpress.com/hukum/

morrezzky.blogspot.com/2012/05/uu-itsetelah-undang-undang-ite-atau.html

pakarhukum.site90.net/penipuan.php

raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html

repository.fhunla.ac.id/?q=node/233

sukatulis.wordpress.com/2011/11/01/perbarengan-tindak-pidana-concursus-samenloop-van-strafbaarfeit/

trisnadelniasari.blogspot.com/2010/12/percobaan-penyertaan-dan-perbarengan.html

www.facebook.com/groups/penipubernamalialampung/doc/502966439717358/

www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6972/pembuktian-transaksi-elektronik

www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f814bf6c2ca4/node/lt4a0a533e31979/c ara-penyidik-melacak-pelaku-penipuan-dalam-jual-be;i-online-

www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite

www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-online

www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html