Berlangganan RSS RSS Feed

PERLINDUNGAN SUATU NEGARA TERHADAP WARGANEGARANYA DINEGARA YANG TIDAK MEMILIKI ATAU TELAH MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER

PERLINDUNGAN SUATU NEGARA TERHADAP WARGANEGARANYA DINEGARA YANG TIDAK MEMILIKI ATAU TELAH MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menempuh Sidang Ujian Sarjana dan Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh :
Arriaz Mosha Athar
110110060293

Program Kekhususan : Hukum Internasional
Pembimbing :
Dr. Hj. Ietje K. Andries, S.H., M.H.
Davina Oktivana, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2013

PERLINDUNGAN SUATU NEGARA TERHADAP WARGANEGARANYA DI NEGARA YANG TIDAK MEMILIKI ATAU TELAH MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER
ABSTRAK :
Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warganegaranya yang berada diwilayahnya dan memiliki hak untuk memberikan perlindungan terhadap warganegaranya yang berada dinegara lain. Perlindungan suatu negara terhadap warganegaranya di negara lain melalui perwakilan-perwakilan diplomatik atau konsuler dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Namun permasalahannya adalah hal tersebut sulit dilaksanakan apabila tidak memiliki atau telah melakukan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler. Bahkan negara setempat tidak memperlakukan warganegara asing yang tertangkap sesuai dengan hukum nasionalnya atau hukum internasional seperti tidak diizikannya warganegara asing tersebut untuk berkonsultasi dengan utusan perwakilan diplomatik atau konsuler selama berhari-hari sejak tertangkapnya, kemudian tidak memberikan kuasa hukum kepada warganegara asing tersebut sejak tertangkap. Sehingga penulis akan menguraikan solusi permasalahan ini sesuai dengan hukum internasional dan memaparkan kasus yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis, yaitu menguraikan hasil penelitian untuk kemudian dilakukan analitis tergadap permasalahan sehubungan dengan objek penulisan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara mengkaji dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Konvensi Wina 1961 dan 1963 tentang hubungan diplomatik dan konsuler serta ILC Draft on Diplomatic Protection 2006.
Hasil penulisan ini adalah bahwa perlindungan terhadap warganegara dinegara lain yang tidak memiliki atau telah melakukan pemutusan hubungan diplomatik dan konsuler, diatur dalam ILC Draft on Diplomatic Protection 2006, perlindungan melalui negara ketiga seperti yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler serta mengacu kembali kepada ketentuan hukum internasional lainnya seperti Declaration on Duties and Rights 1949 dan Prinsip Perlakuan Standar Nasional (National Standard Treatment). Kemudian mengenai pelaksanaannya perlindungan tersebut dilakukan melalui peran negara ketiga yang mewakili kepentingan negara pengirim untuk bernegosiasi dengan otoritas-otoritas negara penerima, dimana negosiasi tersebut dilaksanakan berdasarkan Piagam PBB yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa.

THE PROTECTION OF STATE AGAINST ITS NATIONALS ABROAD WHICH SEVERANCE OR HAS NO DIPLOMATIC AND CONSULAR RELATION

ABSTRACT :
Each states entitled protect its nationals abroad. Such protection would be exercised through diplomatic or consular representatives of his home state in accordance within vienna convention on diplomatic relation 1961 and vienna convention on consular relation 1963. However, the problem is that such protection would be difficult to exercised if the both states were broken off or has no diplomatic and consular relation. In fact, the receiving state has not treat against aliens who are detained in accordance within its municipal law and international law, such as the aliens were not given permission to make a consultation with the diplomatic or consular representatives of his home state for several days after detained. Moreover, the receiving state has not provide an attorney for such aliens for several days after detained. Therefore, the writer is going to solve its matters based on international law and analyze several related cases.
The research methods is descriptive analysis, which describes the results of research then analyze such matters in connection with the writing of the investigated object. Approching method is the normative juridical which has to be approached to examine and analyze related legal provisions such as Vienna Conventions on diplomatic relation 1961, Vienna Convention on Consular Relation1963 and ILC Draft on Diplomatic Protection 2006.
The final of this paper is that protectition of state to its nationals abroad which severance or has no diplomatic and consular relation, regulated by ILC Draft on Diplomatic Protection 2006, third state protection in accordance within Vienna Conventions on diplomatic relation 1961, Vienna Convention on Consular Relation1963 and ILC Draft on Diplomatic Protection 2006 and referred to another international law provision such as Declaration on Duties and Rights 1949 and National Standard Treatment principle. Hereinafter, implementation concerning such protection is exercised through involvement of third states which is represent of sending states to negotiate against authorities of receiving states, whereby such negotiation is exercised in accordance within UN Charter concerning dispute settlement.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Apabila terjadi pemutusan hubungan diplomatik, tetapi hubungan konsuler masih berlanjut, maka perwakilan-perwakilan konsuler dapat menjalankan fungsi-fungsi diplomatik dengan syarat negara penerima menyetujui hal tersebut. Tetapi apabila terjadinya pemutusan hubungan diplomatik dapat pula diikuti dengan pemutusan hubungan konsuler. Baik pemutusan hubungan diplomatik maupun hubungan konsuler tentunya berdampak terhadap kepentingan-kepentingan dan perlindungan warganegara dari negara pengirim dinegara penerima, terutama apabila warganegara pengirim tersebut mengalami permasalahan-permasalahan hukum dinegara penerima sehingga fungsi konsuler dan diplomatik tidak dapat dilaksanakan.
Berkaitan dengan hal tersebut, penyelesaian masalahnya dapat dilakukan oleh negara pengirim dengan mempercayai negara ketiga yang disepakati oleh negara penerima untuk memberikan perlindungan kepada warganegaranya yang mengalami kerugian dinegara penerima. Namun yang menjadi permasalahan selanjutnyanya adalah apabila terdapat warganegara negara pengirim yang tertangkap atas tindak pidana di negara penerima tetapi negara penerima tidak memberikan izin untuk berkomunikasi kepada negara ketiga selaku pihak yang mewakili kepentingan negara pengirim yang merupakan negara asal warganegara tersebut, sehingga negara ketiga tidak dapat melaksanakan perlindungan secara optimal.
Dalam kasus tertangkapnya ketiga warganegara Amerika tersebut, Iran tidak memberikan izin kepada pihak Kedutaan Swiss untuk menemui para tersangka dengan alasan penyidikan, sedangkan para tersangka telah meminta perlindungan secepat mungkin kepada pihak kedutaan Besar Swiss di Teheran untuk diberikannya penasihat hukum. Penangkapan ketiga warganegara Amerika tersebut setelah 10 hari belum juga di berikan izin untuk menemui pihak Kedutaan Besar Swiss dan belum diberikan penasihat hukum. Pada saat persidangan tanggal 6 Februari 2011, pihak kedutaan Swiss tidak diizinkan hadir dan mendampingi para tersangka tanpa alasan yang jelas, sedangkan sebelumnya pihak kedutaan telah melakukan permintaan kepada pihak pengadilan melalui kementerian luar negeri Iran dan telah disetujui dan diizinkan oleh pihak pengadilan. Kedutaan Swiss tidak dapat mengetahui keadaan para tersangka dan tidak mendapatkan keterangan-keterangan yang akurat untuk dilaporkan kepada Amerika Serikat.
Selain itu, kasus yang berkaitan dengan perlindungan diplomatik dialami juga terhadap 12 warganegara Indonesia yang ditahan oleh Israel pada tahun 2010. Berawal pada saat Kapal Mavi Marmara yang mengangkut 10.000 ton bantuan kemanusian ke jalur Gaza yang terdiri dari 679 aktivis lebih dari 50 negara. Di dalam kapal Mavi Marmara terdapat 12 Warganegara Indonesia yang turut dengan misi kemanusiaan tersebut, Seorang WNI mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit London di Haifa, Israel dan 11 relawan WNI lainnya berada di Besherch, Tel-Aviv untuk ditempatkan di penjara umum sipil yang dijaga militer. Indonesia tidak memiliki perwakilan diplomatik maupun konsuler di Israel karena kedua negara tersebut tidak pernahmembuka hubungan diplomatik dan konsuler. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia mengalami kesulitan untuk membebaskan dan memulangkan Warganegara Indonesia yang di tahan di Israel.
B. Permasalahan
1. Bagaimana pengaturan suatu negara dalam memberikan perlindungan terhadap warganegaranya diwilayah negara yang tidak memiliki atau telah melakukan pemutusan hubungan diplomatik dan konsuler?
2. Bagaimanakah pelaksanaan oleh suatu negara dalam memberikan perlindungan terhadap warganegaranya diwilayah negara yang tidak memiliki atau telah melakukan pemutusan hubungan diplomatik dan konsuler?
C. Hasil dan Pembahasan
Didalam kasus ini, Iran telah jelas gagal untuk melakukan perlindungannya karena tindakan mereka telah mengancam keselamatan dari warganegara Amerika Serikat tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 36 Konvensi Wina 1963 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dimana meskipun telah terjadi pemutusan hubungan diplomatik dan konsuler, Iran tidak dapat serta merta melakukan tindakan yang dapat membahayakan warganegara asing khususnya warganegara Amerika Serikat yang berada di negara tersebut.
Terjadinya penangkapan tersebut telah melanggar Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler mengenai komunikasi dengan warganegara negara pengirim, dimana bunyi pasal tersebut antara lain :
“ 1. Dalam hal memfasilitasi pelaksanaan fungsi konsuler terhadap warganegara negara pengirim :
a. Perwakilan konsuler harus diberi kebebasan untuk berkomunikasi dan menemui warganegaranya. Warganegara negara pengirim harus diberikan kebebasan yang sama untuk berkomunikasi dan menemui perwakilan konsulernya;
b. Pejabat-pejabat yang berwenang negara penerima harus, tanpa menunda, memberi informasi kepada kantor konsuler yang sesuai dengan wilayah kekonsulerannya bahwa terdapat warganegaranya yang ditangkap, berada dalam penjara, dalam penundaan persidangan dan/atau ditahan akibat sebab-sebab lain. Setiap komunikasi yang ditujukan kepada kantor konsuler oleh orang-orang yang ditangkap, berada dalam penjara dan/atau penahanan harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang tanpa adanya penundaan. Pejabat-pejabat yang berwenang harus memberi informasi mengenai kepentingan orang tersebut tanpa adanya penundaan daripada hak-haknya dalam butir ayat ini;
c. Perwakilan konsuler memiliki hak untuk menemui warganegaranya yang sedang berada dalam penjara dan/atau penahanan untuk berbicara, meminta keterangan untuk merencanakan bantuan secara hukum. Perwakilan konsuler juga berhak menemui warganegaranya yang berada dalam penjara, dalam penahan didalam wilayah distrik konsulernya terhadap pertimbangan putusan hakim. Mesipun demikian, perwakilan-perwakilan konsuler harus menahan diri atas tindakan-tindakan yang bertentangan dalam memberikan bantuan untuk kepentingan warganegaranya yang berada dalam penjara dan/atau penahanan.
2. Hak-hak yang mengacu pada ayat 1 dalam Pasal ini harus sesuai dengan Undang-undang atau perundang-undangan lainnya dari negara penerima. Meskipun demikian, perundang-undangan tersebut harus mendukung secara penuh untuk diberikannya tujuan-tujuan daripada hak-hak yang sebagaimanana dimaksud dalam pasal ini. “
Kemudian dilaksanakan dengan melakukan Perlindungan Diplomatik melalui negara ketiga antara lain Swiss, Irak dan Oman. ILC Draft on Diplomatic Protection tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan diplomatik suatu negara melalui negara ketiga. Perlindungan Diplomatik dilaksanakan dengan cara negosiasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB. Negosiasi diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB. Negosiasi adalah diskusi secara mendasar antara para pihak dengan maksud mendamaikan perbedaan pendapat, hanya saja dalam permasalahan ini para pihak tidak langsung berhadapan melainkan negara ketiga yang berperan sebagai negosiator.
Selain dimungkinkan suatu negara dalam melakukan perlindungan diplomatik terhadap warganegaranya yang berada di negara lain, hukum internasional juga mengatur tentang tanggung jawab suatu negara terhadap warganegara asing yang berada di negaranya. Apabila dihubungkan dengan kasus tersebut, seharusnya Iran juga harus menerapkan prinsip perlakuan standar nasional agar seluruh warganegara asing yang berada diwilayahnya terjamin keselamatannya berdasarkan hukum nasionalnya dan hukum Internasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini terkait dengan pemberlakuan Standard Minimum Internasional (International Minimum Standard) dan Standard Perlakuan Nasional (National Treatment Standard). Standar ini tidak hanya mengatur tentang standar hukum yang diberlakukan tetapi juga penegakan hukum yang diterapkan oleh negara tersebut. Mengenai pelaksaannya perlindungan diplomatik dapat dilaksanakan melalui negara ketiga dengan bernegosiasi dengan pemerintah negara penerima seperti kementerian luar negeri,pengadilan dan lain-lain.
D. Kesimpulan
1. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap warganegara yang mengalami kerugian akibat pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional oleh negara lain dapat ditempuh dengan Perlindungan Diplomatik yang sebagaimana di atur dalam ILC Draft on Diplomatic Protection. Selain itu suatu negara dapat menunjuk negara ketiga dengan persetujuan negara penerima untuk melindungi warganegaranya apabila kedua negara memutus hubungan diplomatik dan konsuler, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Konvensi Wina 1961 dan pasal 27 ayat (3) butir c Konvensi Wina 1963. Serta mengacu juga kepada Prinsip National Standard Treatment yang merupakan suatu kebiasaan internasional.
2. Apabila terdapat warganegara asing yang telah dirugikan oleh sutu negara, tetapi kedua negara telah melakukan pemutusan atau tidak memiliki hubungan diplomatik. Maka pelaksanaan yang dapat dilakukan ialah perlindungan diplomatik yang diwakili oleh negara ketiga. Negara ketiga tersebut melakukian negosiasi berdasarkan Pasal 33 Piagam PBB mengenai penyelesaian sengketa dengan pihak otoritas negara penerima seperti kementerian luar negeri, pihak pengadilan dan lain-lain agar perlindungan warganegara tetap diperlakukan layak berdasarkan hukum Internasional.

E. Saran

1. Dalam penyempurnaan pemberian suatu negara terhadap perlindungan warganegara yang mengalami kerugian dinegara lain yang tidak memiliki atau telah melakukan pemutusan hubungan diplomatik dan konsuler, penulis menginginkan agar pengaturan yang lebih terperinci mengenai mekanisme perlindungan diplomatik melalui negara ketiga didalam ILC Draft on Diplomatic Protection 2006
2. Agar perlindungan diplomatik dapat terlaksana dengan efektif, otoritas-otoritas dari negara-negara ketiga harus dilakukan berdasarkan hukum internasional, i’tikad baik dan tidak mementingakan aspek-aspek politis dalam memberikan perlindungan terhadap suatu warganegara. Sehingga hak azazi manusia dari warganegara tersebut tetap terjaga dimanapun mereka berada.

DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Edisi Revisi,PT. Raja Grafindo, Jakarta,2002,

B. Peraturan
International Law Commision Draft on Diplomatic Protection 2006.
International Law Commision Draft on Responsibilty of States For Internationally Wrongful Acts 2001
Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler
C. Sumber Lain
BBC News, “Iran allows visit to US detainees”,http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8281632.stm diakses pada tanggal 12 Juli 2012 pukul 22:39 WIB

CNN, “U.S Hikers held in Iran go on trial”, http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/02/06/iran.hiker.trial/index.htmldiakses pada tanggal 12 Juli 2012 pukul 23:04 WIB

SurabayaPagi.com, “11 WNI Ditahan Israel”, http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296209d742858098b0d863de6bacc537f521 diakses pada tanggal 5 November 2012 pukul 16.27 WIB
VivaNews, “Pantau WNI, Utusan Palestina ke Israel”, http://dunia.news.viva.co.id/news/read/154697-utusan_palestina_ke_israel_untuk_pantau_wni diakses pada tanggal 5 November 2012 pukul 16.31 WIB