Berlangganan RSS RSS Feed

PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DIKAITKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN CODE OF CONDUCT

PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DIKAITKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007  TENTANG PENANAMAN MODAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN CODE OF CONDUCT

 

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum

 

 

 

Oleh:

Septhian Wibysono

110110070112

 

 

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

 

 

Pembimbing:

Dr. An An Chandrawulan, S.H., LLM.

Rai Mantili, S.H., M.H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

2013

PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DIKAITKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENAMANAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN CODE OF CONDUCT

 

ABSTRAK

Ekonomi dunia mengalami beberapa perkembangan saat ini, diantaranya semakin meningkatnya pengaruh ekonomi dunia oleh peranan pelaku-pelaku usaha ekonomi nasional maupun internasional, salah satunya perusahaan transnasional. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan keberadaan perusahaan transnasional menimbulkan banyak manfaat, namun bersamaan dengan itu kerusakan lingkungan atas pembuangan limbah hasil produksi juga semakin meningkat. Perusahaan Transnasional tidak dapat melepaskan kewajiban untuk menjalankan CSR, mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat sangat besar. Berdasarkan alasan tersebut peneliti ingin mengetahui bagimana implikasi CSR di Indonesia dan akibat hukum di Indonesia pada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dengan baik.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, penelitian dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan data sebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan.  Penulis menggambarkan suatu objek permasalahan yang berupa fakta-fakta dalam mengkaji pelaksanaan CSR yang berdasarkan pada pengaturan Code of Cunduct, UUPM dan UUPT.

CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan transnasional dalam kajian objek penulis telah dijalankan mengacu pada Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal, Pasal 74 UUPT dan pengaturan Code of Conduct OECD sehingga terjalin kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi, namun masih terdapat dampak negatif yang diberikan perusahaan tersebut contohnya pembuangan limbah tailing yang belum sepenuhnya teratasi dan terdapat beberapa masalah dengan masyarakat setempat, penulis menyimpulkan bahwa penerapan CSR belum sesuai sasaran.

 

APPLICATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BY TRANSNATIONAL COMPANY WHICH IS ASSOCIATED WITH ACT NOMOR 25 TAHUN 2007 ABOUT INVENSTMENT AND ACT NOMOR 40 TAHUN 2007 ABOUT LIMITED COMPANY AND CODE OF CONDUCT

 

ABSTRACT

Nowadays, world economic’s run into some development, such as increasing the influence of world economic’s by entrepreneur in national  and international economic, like transnational companies. The advantages were gained by the existance of transnational companies raises the benefits, but in the same time, environmental damage on the waste products is also increasing. The transnational companies should not ignoring the obligation  to execute CSR, because the impact which was inflicted to the environment and society is big. Based on these reasons, researcher wants to know how the implication of CSR and Indonesian legal effect to the companies which are not implementing the CSR righteously.

This research applies an analytical descriptive method with juridical normative approach using secondary data from literature study. Qualitative analyses from law study’s point of view are applied to acquire a data analyst.

 

CSR which was executed by transnational companies refers to article 15 (b) UUPM, article 74 UUPT and Code of Conduct OECD,  caused relations between the company, society and environment in which the companies operates. But, there are still many negative impact given by the company, for example not all of the tailings waste disposal has been resolved and still causing many problems to the local society. Author concluded Thats the implementation of CSR isn’t in accordance with the target.

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang.

Kehadiran perusahaan transnasional di Indonesia sebenarnya telah berlangsung sejak sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kini perusahaan transnasional yang melakukan aktivitasnya di Indonesia semakin bertambah banyak. Hal ini merupakan pengaruh dari kebijakan pemerintah Republik Indonesia di bidang penanaman modal asing, yang memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas-fasilitas tertentu kepada perusahaan transnasional untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Penanaman modal asing pada dasarnya merupakan suatu hal yang penting bagi perekonomian Indonesia. kehadiran perusahaan ini juga telah memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional Indonesia, khususnya pada pengelolaan sumber potensial kekayaan alam menjadi kegiatan produksi yang dapat menghasilkan keuntungan, membuka lapangan usaha serta meningkatkan kegiatan ekonomi modern. Terjadinya alih teknologi dan tersedianya lapangan pekerjaan yang dimungkinkan oleh perusahaan transnasional. Keberadaan PMA dalam bentuk perusahaan transnasional tentu membawa keuntungan  bagi negara penerima PMA tersebut,[1] sehingga investasi contohnya pada sektor pertambangan diyakini akan membawa keuntungan juga bagi masyarakat sekitar lokasi pertambangan.

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan keberadaan perusahaan transnasional  menimbulkan banyak manfaat, namun bersamaan dengan itu kerusakan lingkungan juga semakin meningkat. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan tambang diantaranya yaitu Freeport, Newmont, dan Laverton. Perusahaan-perusahaan tersebut terbukti membuang sekitar 2,6 miliar ton tailing ke lahan, sungai, dan juga laut Indonesia, sejumlah 266 orang warga Buyat Pante pindah ke Duminanga dan menyatakan bahwa lingkungan mereka telah tercemar dan tidak sehat lagi sejak Newmont membuang tailingnya ke laut. Ketegangan, konflik, dan kekerasaan hingga pembunuhan terkait dengan perusahaan-perusahan pertambangan, minyak, maupun gas terjadi secara merata, sebagaimana yang terjadi di tambang migas Exxon Mobil di Nangro Aceh Darussalam, tambang Freeport di Papua Barat, dan juga Meares Soputan Mining di Sulawesi utara.[2]

Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia saat ini wajib menjalankan kegiatan-kegiatan sosial diberbagai bidang seperti bidang sosial, bidang pendidikan, bidang kesehatan serta bidang-bidang lain dalam rangka membantu masyarakat. Latar belakang dilaksanakannya CSR  karena sering kali perusahaan mengabaikan hak-hak masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup yang kurang baik. Melalui CSR, terjalin hubungan antara perusahaan dengan masyarakat.

Objek penelitian yang dikaji oleh penulis adalah perusahaan-perusahaan Transnasional yang berdiri di Indonesia, Perusahaan Transnasional tidak dapat melepaskan kewajiban untuk menjalankan CSR, mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat sangat besar.

  1. B.     Identifikasi Masalah.
    1. Bagaimana implikasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan transnasional di Indonesia berdasarkan Undang-undang yang berlaku mengenai tanggung jawab sosial dan pengaturan Code Of Conduct (OECD)?
    2. Bagaimana akibat hukum bagi pelanggaran CSR oleh perusahaan transnasional dikaitkan dengan UUPM dan UUPT?

 

PEMBAHASAN

 A.         Implikasi CSR Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Transnasional Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Yang Berlaku Dikaitkan Pengaturan Code Of Conduct OECD.

 

Pengertian mengenai CSR berdasarkan hukum nasional Indonesia diatur dalam Pasal 74 ayat 1 UUPT menyebutkan bahwa “Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Pasal 15 (b) UUPM menyatakan bahwa ”Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR.

Dalam hukum internasional dikenal pengaturan Code of Conduct OECD yang mengatur tentang CSR untuk para perusahaan transnasional. Responsibilitas yang di maksud oleh OECD tercermin pada prinsip ke tiga dalam Code of Conduct OECD mengenai tanggung jawab yaitu :  “kenerja corporate governance harus mengakui hak publik umum (stakeholders) sebagaimana diakui dalam hukum dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dan publik (stakeholders) dalam menciptakan kemakmuran, kesempatan kerja, dan pendukung perusahaan bersifat finansial”. [3]

Dengan adanya prinsip ini, perusahaan harus tunduk dengan hukum dan peraturan dimana perusahaan itu beroperasi.  Namun, setiap negara harus memutuskan sendiri nilai-nilai yang mereka ingin terapkan dalam hukum dinegaranya. OECD merumuskan CSR sebagai kontibusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan serta adanya perilaku perusahaan yang tidak semata-mata menjamin adanya pengembalian bagi pemegang saham, upah bagi para karyawan, dan pembuatan produk serta jasa bagi para pelanggan, melainkan perusahaan juga harus memberikan perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai yang ada dimasyarakat.

“TNC should respect human rights and fundamental freedom. TNC’c also not discriminate on the base of race, colour, religion, social, natonal and ethnic origin or opinion. They provide data needed specifically for the assessment of potential risks to human health and the environment. By The Tripatite Declaration should apply in the field of employment, training, conditions of work and life and industrial life.[4]

“Perusahaan Transnasional harus peduli terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar. Perusahaan transnasional juga tidak deskriminasi yang didasari pada ras, warna kulit, agama, sosial, kebangsaan, dan suku asli atau asumsi. Mereka menyediakan data yang dibutuhkan khususnya untuk penaksiran pada potensi resiko kesehatan manusia dan lingkungan. Dengan deklarasi Tripatite harus sesuai didalamnya terdapat lapangan pekerjaan, pelatihan, keadaan bekerja dan kehidupan dan kehidupan industri.

Kegagalan berbagai perusahaan berskala besar dalam hubungan mereka dengan lingkungan dan masyarakat seperti halnya perusahaan transnasional menempatkan pentingnya diberlakukan dan dipatuhi CSR dalam peraturan hukum nasional Indonesia dan prinsip ketiga dalam code of conduct OECD, karena yang sering terjadi dilapangan adalah perusahaan transnasional dimanapun selalu berusaha untuk menggunakan celah dan mendikte norma internasional.[5]

Keuntungan langsung yang didapat oleh perusahaan setelah menjalankan program CSR adalah kepercayaan dari masyarakat, pemerintah serta penanam modal sendiri yang dalam jangka panjang meningkatkan value perusahaan. Selama ini, CSR di perusahaan swasta masih bersifat sukarela (voluntary), karena itu penerapannya masih bebas tafsir berdasarkan kepentingan perusahaan masing-masing. Pada sisi inilah letak pentingnya pengaturan CSR, agar memiliki daya atur, daya ikat dan daya dorong. Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat serta penanam modal terhadap kehadiran perusahaan.  Kondisi seperti ini yang pada selanjutnya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis kepada perusahaan yang bersangkutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa, CSR adalah prasyarat perusahaan untuk bisa meraih legitimasi sosiologis kultural yang kuat dari masyarakat sekitar dan penanam modal.[6]

B.       Akibat Hukum Bagi Pelanggaran Corporate Social Responsibility Yang Dilakukan Perusahaan Transnasional Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.

Perusahaan yang beroperasi di Indonesia dalam hal ini adalah PT FREEPORT sebagai objek yang dikaji oleh penulis merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang eksploitasi sumber daya alam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPT dikenai kewajiban untuk menjalankan CSR. CSR yang tercermin pada Pasal 1 Angka (3) UUPT mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya ketentuan Tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut penjelasan Pasal 74 UUPT, adalah untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.[7]

Pelaksanaan CSR di bidang penanaman modal diatur dalam Pasal 15 Huruf (b) UUPM yang menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan CSR. CSR menurut Penjelasan Pasal 15 huruf (b) UUPM adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.[8]

Sehingga menurut penulis jika ada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR sesuai yang ada dalam UUPT dan UU Penanaman modal diatas perusahaan dapat dikenakan sanksi yang menurut Pasal 34 UUPM berbunyi:

“Menyatakan bahwa badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UUPM yang tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 15 UUPM dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan.  Ketentuan ini sama dengan Pasal 74 ayat (3) UUPT yang menyebutkan Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 34 UUPM ini merupakan konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR. Masalah yang terjadi saat ini adalah belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, serta parameter atau standar yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas sebagai instrumen pelaksanaan program CSR.

Dalam pengaturan Code Of Conduct OECD, OECD tidak menerapkan sanksi atas tidak terlaksananya CSR, pengaturan ini masih dalam tanggungjawab berdasarkan moral atau sukarela bukan suatu yang bersifat hukum, lebih kepada suatu aturan yang mengatur perusahaan-perusahaan transnasional dalam menjalankan aktifitas produksinya diberbagai Negara, jadi pengaturan tersebut tidak mendapat sanksi jika perusahaan transnasional tidak menjalankan pengaturan tersebut dengan baik.

Di dalam Kasus PTFI, pemerintah tidak menganggap ada pelanggaran CSR yang dilakukan oleh PTFI sedangkan dari data yang penulis dapatkan ada pelanggaran CSR yang dilakukan oleh PTFI, yaitu:

  1. Pembangunan tanggul tailing yang menghasilkan kawasan pengendapan tailing semakin meluas namun kenyataannya dilapangan tanggul tersebut masih kurang untuk menampung limbah buangan tailing yang terus meningkat setiap harinya dan menyebabkan limbah tailing yang berbentuk kecil dan halus terbawa melalui ADA lalu masuk ke muara Ajkwa dan Sungai Arafura sehingga erosi akan terus membawa tailing keluar dari ADA bahkan setelah kegiatan pertambangan telah dihentikan.[9]
  2. Kegagalan PTFI dalam menyediakan porsi lapangan kerja yang lebih besar bagi penduduk setempat yaitu suku Amungme dan Kamoro telah dinyatakan sebagai penyebab utama kekecewaan oleh para pemimpin setempat dan penduduknya.
  3. pada tahun 1977 pemberontakkan terjadi untuk memprotes kehadiran PTFI, tindakan ini diselesaikan dengan penembakan kepada masyarakat suku Amungme oleh Tentara Nasional Indonesia sehingga banyak masyarakat suku Amungme yang menjadi korban. Kemudian keesokan harinya mereka memotong pipa-pipa saluran tambang yang berfungsi untuk menyalurkan hasil penambangan ke pelabuhan Amampare, namun tindakan tersebut kembali menimbulkan penembakan dan penghancuran Desa Waa dan Kwamki lama. Pada bulan Maret 1996 terjadi lagi kerusuhan di Kota Tembagapura yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat di sekitar kawasan itu. Dengan adanya kejadian ini, secara langsung PTFI menawarkan dana sebesar 1% dari penghasilan kotor PTFI untuk kesejahteraan masyarakat. Dana ini dikelola oleh LPMAK dan di bawah pengawasan PTFI, Namun dana tersebut dari tahun 1996-2009 hingga saat ini tidak pernah didapatkan oleh Masyarakat suku Amungme dan keenam suku yang ada di Timika.[10]

Apabila penulis lihat pada Kasus PT. PetroChina, maka seharusnya pemerintah setempat dimana PTFI beroperasi melakukan tindakan yang tegas bahkan hingga penyegelan, dengan melalui tahap seperti membentuk tim untuk investigasi ke PTFI seperti yang dilakukan pemerintah setempat terhadap Kasus PT. PetroChina.

 

PENUTUP.

A.        Simpulan.

  1. OECD merumuskan CSR sebagai kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan bukan hanya untuk meraih keuntungan, perusahaan harus memberikan perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai yang ada dimasyarakat. CSR yang dilaksanakan oleh PTFI telah dijalankan secara terpadu melibatkan semua stakeholders. Kegiatan CSR tersebut mengacu pada UU Penanaman Modal, UUPT dan pengaturan Code of Conduct OECD namun belum sesuai sasaran sehingga masih adanya beberapa dampak negatif dari kegiatan perusahaan yang sedang beroperasi.
  2.  Dalam Pasal 34 UU Penanaman Modal telah menjelaskan sanksi yang akan dikenakan bagi badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak menjalankan CSR, untuk menunjang pelaksanaan CSR tersebut diperlukan suatu peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci kegiatan CSR yang harus dilakukan, dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai pedoman pelaksanaan CSR juga tidak mengatur secara rinci dalam mengimplementasikan CSR.

B.        Saran.

    1. Pemerintah harus membuat peraturan pelaksana CSR yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik itu perusahaan, masyarakat dan pemerintah sendiri sehingga kegiatan CSR yang dilaksanakan dapat sesuai sasaran.
    2. Setelah dimuatnya ketentuan mengenai CSR dalam Pasal 74 UUPT, Pasal 15 Huruf (b) UUPM dan pengaturan Code of Conduct OECD, pemerintah seharusnya membuat peraturan pelaksana yang secara tegas mengatur pelaksanaan program CSR sehingga dapat memaksimalkan potensi yang didapat melalui program CSR bagi kesejahteraan rakyat. Peraturan pelaksana yang ada hanya terfokus pada perusahaan di bidang pengelolaan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

A.    Buku:

Amiruddin dan Asikin Zainal, “Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008

Arie Sidharta , Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Armando Mahler dan Nurhadi Sabirin, “Dari Grasberg Sampai Amamapare, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2008

Gunawan Widjadja dan Ardi Pratama “Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR,  Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

H.R Otje Salman Soemadiningrat,“Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer : telah kritis terhadap hukum adat sebagai hokum yang hidup dalam masyarakat, Alumni, Bandung, 2002.

Hartono Sunaryati, “Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1990.

Hendrik Budi Untung, “Corporate Social Responsibility”, Jakarta, Sinar Gafika, Jakarta, 2008.

Huala Adolf, “Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar”, cetakan ke 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, Jakarta, 2000.

John Dunning, ”Multinational Enterprises and The Global Economic, Wakingham, 1995.

John Jackson, “International Economic Law, R. Bernhardt, Encyclopedia of Public International Law, Instalment, 1995.

Juajir Sumardi, “Hukum Perusahaan Transnasional Dan Franchise”, Arus Timur, 2012.

M. Yahya Harahap, “Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika. Jakarta, 2009.

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep – Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung. Alumni, Bandung, 2002.

……………… , “Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung 2002.

Rustanto, “Hukum Nasionalisasi Modal Asing”, cetakan pertama, Kuwais. Jakarta, 2012.

Sirait. 2001. “Industri Pertambangan Indonesia, Papua dan PT Freeport Indonesia”, Bandung, 2001.

Siti Maimunah, “Negara Tambang Dan Masyarakat Adat”, Intrans Publishing, Jawa Timur, 2012.

Soemitro Ronny Hanitodjo, ”Metologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat,  PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.

Sri Hartati Samhadi. “Etika Sosial Perusahaan Multinasional”, Aspek Aspek Penting Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta, 2007.

Suharto Edi, Welfare Staat dan Pembangunan Kesejahteraan”.

Sumantoro, “Peranan Perusahaan Multinasional dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia”, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.

…………,  “Permasalahan Modal Dan Pasar Modal/Problems of Investment an Equities and in Securities, Bina Cipta, Jakarta, 1984.

Teguh Sri Pembudi, CSR, Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial, Pusat Penyuluhan Sosial (PUSENSOS) Departemen Sosial RI,  La Tofi Enterprise, Jakarta, 2005.

Tjahja Djajadiningrat Surna, “Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban bagi Anak Cucu, Indonesia Center For Sustainable Development (ICSD)” , Jakarta, 2005.

Wolfgang Friedman, “The Changing Structure of International Law”, Stevenand sons, London, 1997.

Yusuf Wibisono, “Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Gresik. Fascho Publishing, Jakarta, 2000.

 

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke empat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Persseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Jurnal dan Sumber lain:

Edi Suharto, Welfare Sate dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, www.policy.hu/suharto/modula.

IBR. Supancana, Laporan akhir tim analisa dan evaluasi hukum tentang pengembangan masyarakat (Comunity Development) dalam kegiatan Usaha Pertambangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2005

Jack C. Plano dan Roy Olton, The Internasional Relatio Dictionary, edisi keempat, California : ABC Clio, Tahun 1998.

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Http://jimly.com/pemikiran

Mudji Rachmat Mudji Ramelan, muji.unila.ac.id

Titus Natkime, Perjalanan Suatu Perjuangan Mencari Keadilan Dalam Kebenaran Terkait Kedudukannya Sebagai Pemilik Tanah Hak Ulayat dan Sebagai Korban Pengoperasian Oleh PT Freeport Indonesia ,Timika Papua, Tahun 2009.

 

Situs

www.csrindonesia.com

www.fias.net

www.kompas.com

Www.ptfi.com

www.oecd.gov

www.sourcewatch.org

www.walhi.or.id

www.wikipedia.org

 

 

 


[1]  Rustanto, Hukum Nasionalisasi Modal Asing, cetakan pertama, Kuwais, Jakarta, 2012, hlm. 75.

[2]Siti Maimunah, “Negara Tambang Dan Masyarakat Adat”, Intrans Publishing, Jawa Timur, 2012 hlm. 17

[3] OECD Code of Conduct, Op.cit, chapter V, 1999

[4] Ibid, Code of Conduct.

[5] Kompas.com , Emmy Hafid Wahana Lingkungan Hidup,  yang di unduh pada tanggal 25 juli 2013.

[6] www.Infocsr.net/Csr dalam penanganan masalah sosial, diakses pada 18 juli 2013, Pukul 08.15 WIB.

[7]Penjelasan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[8]Penjelasan Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

[9] www.walhi.or.id yang di unduh pada 28 agustus 2013.

[10] Titus Natkime, Perjalanan Suatu Perjuangan Mencari Keadilan Dalam Kebenaran Terkait Kedudukannya Sebagai Pemilik Tanah Hak Ulayat dan Sebagai Korban Pengoperasian Oleh PT Freeport Indonesia ,Timika Papua, Tahun 2009, hlm 20.