Berlangganan RSS RSS Feed

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO.0471/Pdt.G/2009/PA.PBR TENTANG GUGATAN HAK WARIS IBU KANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN INTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO.0471/Pdt.G/2009/PA.PBR TENTANG GUGATAN HAK WARIS IBU KANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN INTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

 

Oleh:

Riski Virgian Aggestia

110111060622

 

Pembimbing :

Linda Rachmainy, S.H.,M.H.

Hazar Kusmayanti, S.H.,M.H.

 

ABSTRAK

Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru telah memutuskan perkara No. 0471/Pdt.G/2009/PA.Pbr Tentang Waris dengan alasan telah terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat. Penggugat telah mengajukan gugatannya dan Majelis Hakim yang memeriksa gugatan telah menjatuhkan putusan tersebut dengan verstek sebab dalam persidangan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil ke Persidangan secara patut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untukmengetahuikedudukan penggugat dalam putusan No. 0471/Pdt.G/2009/PA.Pbr sebagai ahli waris dari pewaris  dihubungkan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0471/Pdt.G/2009/PA.Pbr dalam memutuskan bagian waris penggugat dihubungkan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam dengan putusan verstek.

Metodepenelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian tantang hukum yang memberi pengetahuan tentang waris,bagian-bagian harta waris ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan putusan verstek terhadap sengketa waris antara penggugat dan tergugat dalam putusan perkara No. 0471/Pdt.G/2009/PA.Pbr sedangkan jika ditinjau dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan alasan Majelis Hakim memutus perkara ini dengan verstek.

Berdasarkanhasilpenelitianini dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian telah berjalan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku terjadinya hubungan waris mewaris karena sebab kematian dn adanya hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan aqida, penggugat telah dibebankan dengan beban pembuktian sedangkan tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap persidangan tetapi tidak hadir, oleh karena itu gugatan penggugat dikabulkan secara verstek berdasarkan pasal 125 (1) HIR

 

  1. A.    PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat mempunyai penduduk dari berbagai macam suku dan agama yang berbeda-beda, sebagai mana tercantum dalam UUD ’45 Amandemen ke-IV Pasal 29 ayat (2), yang berbunyi bahwa: “Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kapercayaannya itu”. Bagian-bagian Hukum Islam yang hidup dalam masyarakat selain ibadah, syariah dan muamalah adalah hukum waris. Bagian hukum waris benar-benar mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Indonesia, terbukti dengan adanya pengaturan tentang waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pewarisan[1], walaupun tentang kewarisan belum unifikasi.

Di Indonesia pengaturan mengenai waris masih bersifat plural. Sistem hukum perdata barat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum adat masing-masing mengatur masalah kewarisan. Berbicara persoalan hukum waris tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok adanya harta peninggalan atau kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atus memiliki harta warisan.dan Sistem waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris pada umumnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai pembagian harta waris. Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, yang menjadi pembeda antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi,dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalansudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi[2].

Pembagian harta waris harus dilaksanakan seadil-adilnya, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan termakan hak dari ahli lain. Dalam sengketa waris ini penulis tertarik untuk mengkaji tentang putusan pengadilan agama kelas 1-A Pekanbaru No. 0471/Pdt.G/2009/PA.Pbr, mengenai kedudukan ibu kandung sebagai ahli waris dan hal apa saja yang mendasari Majelis hakim memutus perkara tersebut, dengan ini akan dikaji dalam sebuah studi kasus yang berjudul “ TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO.0471/Pdt.G/2009/PA.PBR TENTANG GUGATAN HAK WARIS IBU KANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM “.

 

  1. B.     IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka akan dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru nomor : 0471/Pdt.G/2009/PA.Pbr bahwa penggugat merupakan ahli waris dari pewaris ditinjau dari Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ?

2.      Bagaimanakah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor : 0471/Pdt.G/2009/PA.Pbr dalam memutuskan secara verstek bagian waris  penggugat dihubungkan dengan Intruksi Presiden  No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ?

 

C. PEMBAHASAN

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (wala’)[3],  berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru No. 0471/Pdt.G/2009/PA.Pbr ini, penggugat mengemukakan bahwa Tugasnoto memiliki harta peninggalan yang dahulunya merupakan pemberian dari penggugat (ibu kandung) tertanggal 15 Oktober 1992 berupa harta tidak bergerak yaitu tanah,Surat Keterangan Pemilikan tanah atas nama Salmi No. 66/SKPT/A/II/1986 serta surat scheet tanah, dan berdasarkan surat-surat tersebut kemudian diterbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 21/SKPT/TPN/VII/1999 yang diterbitkan oleh Lurah Tampan pada tanggal 9 Juli 1999 atas nama Tugasnoto.

Menyimak dari kasus sengketa warisan antara Salmi/penggugat dengan Sulastri/tergugat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Gugatan yang dilakukan oleh Salmi ke Pengadilan Agama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yakni tentang Asas Personalitas Keislaman yang berbunyi “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata  tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini“, maka sengketa antara Salmi dengan Sulastri merupakan kewenangan Peradilan Agama karena para pihak beragama Islam. Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam seperti yang termuat dalam ketentuan umum Pasal 171 KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

2.  Ditinjau dari ketentuan Hukum Waris Islam tentang pokok masalah sebab-sebab terjadinya hubungan waris mewaris yakni karena sebab kematian dan adanya hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan aqidah, maka antara Salmi dan almarhum Tugasnoto terdapat hubungan darah dan antara Sulastri dan alamrhum Tugasnoto terdapat hubungan perkawinan sesuai dengan fakta berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

3. Jika dilihat dari objek sengketa, antara pihak yang bersengketa dimana pokok masalah bermula timbul ketika Tugasnoto meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris serta harta warisan yanng dikuasai oleh Sulatri, letak kesalahan Sulastri yaitu telah mengabaikan itikad baik Salmi yang awalnya ingin membawa permasalahan ini dengan cara musyawarah.

Melihat dari Pertimbangan Hukum  Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara ini dapat dijelaskan:

1.  Dilihat dari Putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru Perkara No. 0471/Pdt.G/2009/PA.Pbr tertera bahwa Sulastri selaku tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan namun tergugat tidak pernah hadir ataupun menanggapi panggilan tersebut dan ketidak hadirannya itu bukan pula merupakan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat diputus dengan verstek Pasal 125 (1) HIR.

2.  Tergugat selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara ini harus menyerahkan harta yang merupakan hak penggugat kepada penggugat dalam keadaan bebas dari kekuasaan siapapun sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim serta sita jaminan terhadap harta yang dikuasai tergugat dinyatakan sah dan berharga. Karena kesalahan tergugat sehingga perkara ini harus diselesaikan di Pengadilan Agama Pekanbaru maka tergugat harus membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Bedasarkan uraian diatas Penulis setuju dimana gugatan No. 0471/Pdt.G/2009/PA.Pbr dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru karena Salmi (ibu kandung) merupakan ahli waris yang sah dari Tugasnoto berdasarkan Pasal 174 (1) KHI dan berhak mendapat harta waris, serta putusan verstek yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap sengketa waris ini sudah benar karena Sulastri (tergugat) telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap ke Persidangan dan tidak juga mengirimkan wakil/kuasa hukumnya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan pula merupakan alasan yang sah menurut hukum sehingga tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat diputus verstek.[4]

 

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap identifikasi masalah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama yang diajukan oleh penggugat dalam perkara sengketa waris ini adalah karena seluruh harta yang ditinggalkan oleh almarhum Tugasnoto yang merupakan anak kandung penggugat dikuasai oleh isterinya yaitu Sulastri/tergugat. Salmi/penggugat selaku ibu kandung dari pewaris merupakan ahli waris yang sah karena memiliki hubungan darah dengan alarmarhum Tugasnoto, Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

2.  Dalam Perkara ini yang menjadi pertimbangan Hakim adalah dilihat berdasarkan seluruh pernyataan penggugat yang terlampir pada Putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Perkara No. 0471/Pdt.G/2009/PA.Pbr, tidak satupun ada bantahan dan respon dari tergugat untuk datang menghadap ke Pengadilan ataupun mengirimkan kuasa hukumnya walaupun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan penggugat selalu datang di persidangan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, Hakim memutuskan perkara ini dengan verstek dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim mengambil pertimbangan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam Persidangan dan telah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Al-Qur’an dan Hadist

Afandi Ali, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta: Rineka Cipta, (tanpa tahun).

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2004.

Ash Shabuni, Hukum Waris Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Ahmad Zahari, Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam:Syafa’i, Hazairin, KHI, Pontianak: Romeo Grafika, 2003.

Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, Jakarta: Balitbang, 2007

Efendi Perangin, Hukum Waris, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (tanpa tahun)

Fachtur Rahman, Ilmu Waris, Bandung: Al-Ma’arif, 1981.

Mortokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2006.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Mohd. Idris Mulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Maman Abd Djalal,  Hukum Mewaris, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006

Retnowulan, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 1989.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Suhrawadi Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (engkap dan Praktis), Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, 2007.

Taqqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, Khifayatul Akhyar, Bandung: Syirkatul Ma’arif, 1983.

Tengku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqi, Fieq Mawaris, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001.

Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemenke IV

KitabUndang-UndangHukumPerdata.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

http://www.pabajawa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=130:acara-verstek&Itemid=88,tanggaldiakses : 15 May 2013, 20.15 wib.

http://thatsmekrs.wordpress.com/2010/06/17/resume-sita-jaminan-dari-bulhukum-acara-perdata-indonesia-prof-dr-sudikno-mertokusumo-s-h/ diakses: 4 Juli 2013.

 

 

 

 

 


[1]Subekti “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ke dua bab XII”, Sinar Grafika. 2007, hlm. 221

[2]Afandi Ali, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.7

 

[3]Maman Abd Djalal, Hukum Mawaris, Bandung: CV Pustaka setia, 2006, hlm. 43- 44

[4]Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1982

 

About riski virgian

saya adalah saya