Revisi KUHP: Halo dari Lese Majeste

10 Sep Revisi KUHP: Halo dari Lese Majeste

Oleh: Jauza Akbar Renggana

Pendahuluan

RUU KUHP yang telah bertahun-tahun mandeg di Prolegnas DPR dicanangkan akan rampung dan diundangkan pada 24 September 2019 mendatang. Dari sekian banyak pasal yang menarik perhatian publik seperti penghilangan asas legalitas, pemidanaan pelaku zina, memidanakan pelaku aborsi termasuk pada perempuan korban perkosaan, penerapan pidana adat atau living law yang dikhawatirkan akan meningkatkan praktek persekusi, hingga pada persoalan hendak dipidananya mereka yang menghina Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dikenakan ancaman pidana maksimal 4,5 tahun penjara.

Pemberlakuan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden bukan diskursus baru dalam ranah pidana, dalam ketentuan KUHP yang lama ketentuan pada pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP yang pada pokoknya memidanakan penghina Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa pasal-pasal tersebut inkonstitusional lewat putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 dan putusan MK No. 6/PUU-V/2007. Mahkamah menafsirkan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan hak kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan berekspresi warga negara.[1] Menurut Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, pasal tersebut dapat menimbulkan berbagai tafsir yang rentan serta akan bertentangan dengan UUD 1945 yang salah satunya pada pasal 28D ayat 1 UUD 1945.[2] Oleh sebab itu dengan kehendak akan diberlakukannya kembali Pasal tersebut maka PLEADS FH Unpad merasa ada beberapa poin yang perlu dipertanyakan dengan adanya RUU KUHP tersebut. Membuat masyarakat harus mengetahui apa yang menjadi ukuran akan dikenakannya pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden itu.

 

Lèse-majesté Versi Indonesia

Lese majeste dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang merendahkan, mengancam atau menghina martabat seorang pemimpin negara. Ditarik lebih jauh Lese Majeste secara epistimologis berasal dari masa Romawi dimana perilaku penghinaan pada martabat penguasa Romawi dapat dikenakan suatu tindak pidana, yang sudah seharusnya penguasa pada masa Romawi adalah seseorang yang diagungkan.[3]

Di Indonesia dengan dihadirkannya pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden maka akan mengembalikan hal lama yang telah dihilangkan sebelumnya. Lese Majeste telah hadir dibanyak negara dari Eropa hingga ke Asia. Contoh dari satu region Asia yang sudah memiliki peraturan hukum tersebut adalah Thailand yang telah lama menerapkan Lese Majeste ini sejak tahun 1908.[4] Di Indonesia kembali memasukkan pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden setelah adanya pertimbangan pada prinsip equality before the law oleh tim anggota perumus RKUHP. Secara sederhananya bahwa semua orang sama ketika berhadapan dengan hukum, konsep yang menginginkan perlakuan yang sejajar tanpa pengecualian.[5] Prof. Ramly dalam bukunya Persamaan dihadapan Hukum (Equality Before the Law) menyatakan bahwa Teori equality before the law menurut UUD 1945 merupakan “suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah”[6]

Anggota tim perumus RKUHP Prof Harkristuti Harkrisnowo berpendapat dengan membawa persoalan equality before the law dikarenakan setelah dicabutnya pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden oleh MK sebelumnya, membuat persoalan baru bahwa adanya ketidakadilan peraturan yang ada, sebab jika menafsirkan secara analogiam KUH Pidana Pasal 142 terdapat peraturan dimana jika adanya penghinaan terhadap raja atau kepala negara sahabat dapat dikenakan hukuman pidana. Dirasa tidak adil bahwa Presiden sendiri dihina tidak terkena hukuman pidana sedangkan kepala negara sahabat jika mendapat penghinaan dapat dikenakan hukuman pidana kepada pelaku penghinaan.[7]

 

Microaggression Theory

Microaggression merupakan suatu teori dalam ilmu psikologi yang mengistilahkan suatu tindakan yang secara halus, secara tidak sadar atau tidak sengaja yang isinya dianggap  mengekspresikan sikap berprasangka negatif kepada anggota kelompok terpinggirkan (minoritas)[8]. Sedangkan menurut Psikolog Derald Wing Sue mendefinisikan microaggression adalah “Pesan-pesan yang isinya merendahkan kepada suatu individu tertentu karena kelompok yang diafiliasikan dengan mereka.”[9] Konsep microaggression sering dinamai gejala munculnya ‘budaya korban’. Teori ini biasa dikaitkan dengan permasalahan rasial, gender, seksual orientasi, disabilitas, dan seterusnya. Walaupun yang menyampaikan pesan atau komentar terkadang bermaksud baik dan tidak menyadari dampak kata-kata yang diterima oleh penerima pesan itu berbeda.[10]

Ada berbagai macam kejadian sehari-hari microaggression terjadi seperti seorang keturunan Indonesia-China yang lahir dan dibesarkan di Indonesia diberi pujian dalam cara berbicaranya “Bahasa Indonesia kamu bagus” yang dirasakan memiliki pesan tersembunyi oleh yang menerima pesan bahwa dia keturunan Indonesia-China bukan orang Indonesia sejati yang sebenarnya adalah orang asing di negaranya sendiri dimana ia lahir dan berkembang.

Dengan melihat teori ini bahwa suatu individu yang bersebrangan dengan dirinya akan memiliki sekilas prasangka negatif pada individu yang berada dikelompok lain tersebut. Maka ada kemungkinan bisa terjadi microaggression ini pada lingkungan pemerintahan ataupun politik. Jika adanya individu yang berbeda kelompok ideologi, dukungan pada pemimpin pemerintahan, atau pada oposisi bisa menimbulkan prasangka negatif individu yang berbeda kelompok dengannya.

Suatu penelitian yang dilakukan oleh Dr. Craig Harper (Universitas Nottingham Trent) mengenai microaggression pada kecenderungan politik dengan melibatkan 404 orang Amerika yang terbagi dalam kelompok konservatif, moderat dan liberal untuk menilai skenario microaggresion dalam berbagai korban dari kelompok sayap kanan maupun sayap kiri. Hasilnya ketika kelompok korban microaggression dikaitkan dengan politik kiri, disitu hadir peningkatan persepsi akan microaggression terutama oleh kelompok liberal yang menganggap kelompok politik kiri hanya merasakan microaggression yang menilai skenario tersebut dengan prasangka negatif. Sementara kelompok konservatif merasa itu bukan microaggression.[11] Vice Versa.

Pemimpin negara dengan dihadirkannya RKUHP Penistaan Presiden dan Wapres dapat mengalami gejala ‘budaya korban’ dari microaggression jika mendapat suatu kritik dari oposisi, karena bisa saja pemerintah memiliki prasangka negatif akan segala hal yang diucapkan oleh oposisi ataupun kritikan oleh masyarakat pendukung yang bersebrangan dianggap hanya ingin menjatuhkan, menghinanya meskipun tujuannya adalah baik.

 

Permasalahan yang Ada Jika RKUHP Pasal Penghinaan di Loloskan

Pasal penghinaan ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan jika masih belum memiliki tolak ukur yang jelas. Dikarenakan pasal ini dapat saja mengenai seseorang yang mengkritik pada Presiden maupun Wakil Presiden. Jika tetap disahkan maka hal ini akan makin mengkokohkan pandangan tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas tanpa adanya restriksi, regulasi, dan pembatasan bahkan pembatasan itu sendiri tidak ada regulatory base yang objektif untuk menjadi tolok ukur bahwa kebebasan berbicara telah melewati batas karena kebebasan berbicara di Indonesia pun masih didasarkan atas pertimbangan lingkungan sosial.[12]

Menjadi pokok utama adalah bagaimana cara pengadilan serta eksekutif dapat membedakan kritik dengan hinaan. Dalam penafisran pasal 310 KUH Pidana, penghinaan tidak memisahkan itu opini ataupun fakta, jika dirasa oleh korban bahwa itu merupakan suatu perbuatan penghinaan maka unsur penghinaan tersebut bisa terpenuhi. Oleh sebab itu pasal ini berbahaya sebab seseorang dapat dipidana atas penilaian subjektif orang lain. Hal ini tentu akan menghilangkan beban pembuktian yang menjadi prosedur inti dalam hukum pidana atau dengan singkat subjektivitas Presiden atau Wakil Presiden akan menghilangkan due process of law. argumentasi tersebut didukung oleh  Mahkamah Agung melalui putusan No. 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 yang menyatakan bahwa tidak diperlukan adanya animus injuriandi (niat kesengajaan untuk menghina).[13]

Oleh sebab itu pasal penghinaan terhadap Presiden maupun Wakil Presiden sangat rentan untuk disalahgunakan. Akibat tidak didefinisikannya secara jelas kritik dengan penghinaan tidaklah berbeda jauh, samar, dan rawan dikaitkan kepentingan pribadi. Bisa saja masyarakat mengkritik janji serta hal-hal yang telah dilakukan Presiden maupun Wakil Presiden selama masa jabatannya telah ingkar dan sia-sia, kejadian berupa kritik masyarakat atas keingkaran janji Presiden dan Wapres pada masa kampanye, atau kritik atas kinerja mereka dapat saja dikenakan pidana dengan dalih masyarakat telah menjatuhkan martabat pemimpin negara.

Misal contoh di Thailand, seorang editor majalah Thailand, Somyot Pruksakasemsuk, dikenakan hukuman pidana karena artikelnya dianggap mencemarkan nama baik kerajaan, artikel tersebut berisi tentang kisah keluarga yang berencana membunuh jutaan orang untuk mempertahankan kekuasaannya yang menghancurkan demokrasi. Perlu diketahui bersama bahwa artikel tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan nama keluarga kerajaan, namun Somyot dikenakan hukuman pidana yang didasari artikel tersebut yang dianggap memiliki makna menyinggung hubungan sejarah kerajaan Thailand pada Dinasti Chakri yang melakukan pembunuhan berjumlah jutaan dalam aksinya untuk mempertahankan kekuasaannya.[14] Contoh lainnya menimpa seorang youtuber Wanchaleom Jamneanphol yang dituntut ke pengadilan karena mengkritik rancangan gaun Putri Kerajaan Thailand karena dianggap menghina.[15]

Pasal penghinaan menjadi pasal yang memiliki taring ke segala penjuru dan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan penghinaan seorang pemimpin negara dapat memenjarakan rakyatnya meskipun kritik yang disampaikan merupakan kritik yang faktual. Hal ini dapat terjadi sebab titik tumpu pemidanaan pada perbuatan ini dilandasi atas rasa subjektif. Padahal sebuah pidana harus dirumuskan dengan penuh kehati-hatian sebab pidana berhubungan langsung dengan penderogasian hak asasi warga negara. Menghidupkan pasal penghinaan ini membuat konsistensi penyelenggara negara dalam melindungi hak asasi warga negara dipertanyakan. Sungguh kah, negara ini benar-benar akan mencabut hak asasi warga negara dengan memenjarakan seseorang atas landasan sebuah pasal yang compang-camping?

 

Penutup

Hadirnya RKUHP Pasal Penistaan Presiden dan Wakil Presiden jangan sampai melupakan inti dari Demokrasi yakni kebebasan berpendapat yang dapat menjamin bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan gagasannya serta dijamin akan kebebasan pendapatnya sebagaimana tertulis dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Karena hal itu RKUHP Pasal Penistaan Presiden dan Wapres harus memikirkan esensi dari demokrasi sebab bagaimanapun Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi.

Pada akhirnya selama belum jelas indikator, ukuran ataupun cara untuk membedakan mana yang termasuk dalam penghinaan dan mana yang merupakan kritik maka pasal ini akan bisa digunakan untuk kepentingan pribadi pemimpin negara sebab mereka akan memenjarakan rakyat yang kritis dan membunuh ruang-ruang kebebasan berpendapat bahwa pasal ini dapat dimaknai secara subjektif oleh Presiden dan akan meniadakan kepastian hukum. Maka DPR diharapkan mempertimbangkan kepastian hukum dalam meloloskan pasal ini tanpa celah untuk disalahgunakan. DPR mesti memikirkan secara matang sebelum meloloskan RKUHP Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden agar tidak menimbulkan kebijakan yang dianggap sewenang-wenang dan mematikan suasana demokrasi di Indonesia. Sekiranya telah dikaji secara komprehensif dengan memperhatikan dampak-dampak yang nantinya akan timbul setelah pasal ini disetujui. Karena euforia saling kritik pada pemerintahan adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk membangun negara ke arah yang lebih baik.

 

Daftar Pustaka

Buku

William Smith. 1898. A Concise Dictionary of Greek and Roman Antiquities. London: Wentworth Press.

  1. William Smith. 1898. A Concise Dictionary of Greek and Roman Antiquities. London: Wentworth Press.
  2. Ramly Hutabarat. 1985. Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
  3. Derald Wing Sue. 2010. Microaggressions in Everyday Life: Race, Gender, and Sexual Orientation. Wiley.
  4. Paludi MA. 2012. Managing Diversity in Today’s Workplace: Strategies for Employees and Employers. Praeger Publishing.

 

Jurnal

  1. Julita Melissa Walukow, 2013. Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. Hlm 163.

 

Kajian

  1. Jauza Akbar Renggana. 2019. Ide Dalam Pasar Kebebasan Demokrasi di Masyarakat. Kajian Padjadjaran Law Research & Debate Society. No.5.

 

Media Daring

  1. Husein Abdulsalam. Asal Usul Pasal Penghinaan Presiden: Warisan Kolonial Belanda. Diakses dari https://tirto.id/asal-usul-pasal-penghinaan-presiden-warisan-kolonial-belanda-cEdB pada 31 Agustus 2019.
  2. Bambang. 2006. MK Cabut Pasal Penghinaan Presiden. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/48078/mk-cabut-pasal-penghinaan-terhadap-presiden pada 31 Agustus 2019.
  3. Staff and Agencies. 2007. Thai King Pardons Man Who Defaced His Potrait. Diakses dari https://www.theguardian.com/world/2007/apr/12/thailand pada 31 Agustus 2019.
  4. Rofiq Hidayat. Alasan Pemerintah Adopsi Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7971580ae48/alasan-pemerintah-adopsi-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp/ pada 1 September 2019.
  5. Merriam-Webster. Diakses dari https://www.merriam-webster.com/dictionary/microaggression#other-words pada 1 September 2019.
  6. Ella Rhodes. Microaggression and Political Leanings. Diakses dari https://thepsychologist.bps.org.uk/microaggression-and-political-leanings pada 1 September 2019.
  7. Penghinaan. Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6865/penghinaan/ pada 1 September 2019.
  8. Thomas Fuller. Thai Court Gives 10-Year Sentence for Insult to King. Diakses dari https://www.nytimes.com/2013/01/24/world/asia/thai-court-gives-10-year-sentence-for-insult-to-king.html Pada 2 September 2019.

[1] Husein Abdulsalam. Asal Usul Pasal Penghinaan Presiden: Warisan Kolonial Belanda. Diakses dari https://tirto.id/asal-usul-pasal-penghinaan-presiden-warisan-kolonial-belanda-cEdB pada 31 Agustus 2019.

[2] Bambang. 2006. MK Cabut Pasal Penghinaan Presiden. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/48078/mk-cabut-pasal-penghinaan-terhadap-presiden pada 31 Agustus 2019.

[3] William Smith. 1898. A Concise Dictionary of Greek and Roman Antiquities. London: Wentworth Press.

[4] Staff and Agencies. 2007. Thai King Pardons Man Who Defaced His Potrait. Diakses dari https://www.theguardian.com/world/2007/apr/12/thailand pada 31 Agustus 2019.

[5] Julita Melissa Walukow, 2013. Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. Hlm 163.

[6] Ramly Hutabarat. 1985. Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

[7] Rofiq Hidayat. Alasan Pemerintah Adopsi Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7971580ae48/alasan-pemerintah-adopsi-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp/ pada 1 September 2019.

[8] Merriam-Webster. Diakses dari https://www.merriam-webster.com/dictionary/microaggression#other-words pada 1 September 2019.

[9] Derald Wing Sue. 2010. Microaggressions in Everyday Life: Race, Gender, and Sexual Orientation. Wiley.

[10] Paludi MA. 2012. Managing Diversity in Today’s Workplace: Strategies for Employees and Employers. Praeger Publishing.

[11] Ella Rhodes. Microaggression and Political Leanings. Diakses dari https://thepsychologist.bps.org.uk/microaggression-and-political-leanings pada 1 September 2019.

[12] Jauza Akbar Renggana. 2019. Ide Dalam Pasar Kebebasan Demokrasi di Masyarakat. Kajian Padjadjaran Law Research & Debate Society. No.5.

[13] Penghinaan. Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6865/penghinaan/ pada 1 September 2019.

[14] Thomas Fuller. Thai Court Gives 10-Year Sentence for Insult to King. Diakses dari https://www.nytimes.com/2013/01/24/world/asia/thai-court-gives-10-year-sentence-for-insult-to-king.html Pada 2 September 2019.

[15] Aswad Syam. Kritik Gaun Rancangan Putri Raja Thailand, Youtubers Dituntut Ke Pengadilan. Diakses dari http://news.rakyatku.com/read/132071/2018/12/19/kritik-gaun-rancangan-putri-raja-thailand-youtubers-dituntut-ke-pengadilan Pada 2 September 2019.