Sistem Hukum Nasional sebagai Pengingat Bahwa Hukum Bukan Alat Penguasa

30 Agu Sistem Hukum Nasional sebagai Pengingat Bahwa Hukum Bukan Alat Penguasa

Tinjauan Ketatanegaraan Dewan Pengawas KPK

oleh: Hario Danang Pambudhi Pendahuluan Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti rasuah di Indonesia dibentuk oleh UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan

Perlombaan Basket

Film Tanah Mama Disutradarai oleh Asrida Elisabeth: Sebuah Analisis Sistem Peradilan Adat Kampung Huguma Papua Menggunakan Teori Postkolonialisme

Oleh: Sayyidatiihayaa Afra G. Raseukiy Film Tanah Mama secara singkat menggambarkan tentang seorang perempuan bernama Halosina yang tinggal di pedalaman Kampung Huguma, Kabupaten Wamena, Provinsi Papua, dengan empat orang anak yang

Pembelajaran Konstitusi Italia: Pelibatan Rakyat dalam Inisiasi RUU

Oleh: Azam Azizi Rahman Latar Belakang Belum lama ini terjadi demostrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dari penjuru Indonesia yang memprotes berbagai macam permasalahan mengenai UU dan RUU yang diusulkan

PELATIHAN INDIKASI GEOGRAFIS TERSERTIFIKASI

Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen

 

FEALAC DAY

Organ-Organ Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Kerajaan Romawi Kuno (757/747 SM – 509 SM)

Oleh : Muhammad Pasha  Nur Fauzan (2018) Sepanjang sejarah umat manusia, kita mengenal beberapa peradaban-peradaban yang sukses baik dari segi kebudayaan, ilmu pengetahuan, militer, atau pemerintahan. Salah satu peradaban sukses

Refleksi Singkat Mengenai Hukum dan Politik

Oleh: Hario Danang Pambudhi Tulisan ini merupakan reaksi dari tulisan esai yang sebelumnya diterbitkan di official account PLEADS FH Unpad tentang “Sistem Hukum Nasional sebagai Pengingat Bahwa Hukum Bukan Alat

Revisi KUHP: Halo dari Lese Majeste

Oleh: Jauza Akbar Renggana Pendahuluan RUU KUHP yang telah bertahun-tahun mandeg di Prolegnas DPR dicanangkan akan rampung dan diundangkan pada 24 September 2019 mendatang. Dari sekian banyak pasal yang menarik

Pleads

new page

Sosialisasi & Pelatihan E-Journal Westlaw

Formulir Kehadiran Sosialisasi & Pelatihan E-Journal Westlaw

 

Verification

Tinjauan Ketatanegaraan Dewan Pengawas KPK

oleh: Hario Danang Pambudhi Pendahuluan Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti rasuah di Indonesia dibentuk oleh UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan

Perlombaan Basket

Film Tanah Mama Disutradarai oleh Asrida Elisabeth: Sebuah Analisis Sistem Peradilan Adat Kampung Huguma Papua Menggunakan Teori Postkolonialisme

Oleh: Sayyidatiihayaa Afra G. Raseukiy Film Tanah Mama secara singkat menggambarkan tentang seorang perempuan bernama Halosina yang tinggal di pedalaman Kampung Huguma, Kabupaten Wamena, Provinsi Papua, dengan empat orang anak yang

Pembelajaran Konstitusi Italia: Pelibatan Rakyat dalam Inisiasi RUU

Oleh: Azam Azizi Rahman Latar Belakang Belum lama ini terjadi demostrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dari penjuru Indonesia yang memprotes berbagai macam permasalahan mengenai UU dan RUU yang diusulkan

PELATIHAN INDIKASI GEOGRAFIS TERSERTIFIKASI

Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen

 

FEALAC DAY

Organ-Organ Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Kerajaan Romawi Kuno (757/747 SM – 509 SM)

Oleh : Muhammad Pasha  Nur Fauzan (2018) Sepanjang sejarah umat manusia, kita mengenal beberapa peradaban-peradaban yang sukses baik dari segi kebudayaan, ilmu pengetahuan, militer, atau pemerintahan. Salah satu peradaban sukses

Refleksi Singkat Mengenai Hukum dan Politik

Oleh: Hario Danang Pambudhi Tulisan ini merupakan reaksi dari tulisan esai yang sebelumnya diterbitkan di official account PLEADS FH Unpad tentang “Sistem Hukum Nasional sebagai Pengingat Bahwa Hukum Bukan Alat

Revisi KUHP: Halo dari Lese Majeste

Oleh: Jauza Akbar Renggana Pendahuluan RUU KUHP yang telah bertahun-tahun mandeg di Prolegnas DPR dicanangkan akan rampung dan diundangkan pada 24 September 2019 mendatang. Dari sekian banyak pasal yang menarik

Pleads

new page

Sosialisasi & Pelatihan E-Journal Westlaw

Formulir Kehadiran Sosialisasi & Pelatihan E-Journal Westlaw

 

Verification

Oleh: Sayyidatiihayaa Afra G. Raseukiy

Hukum adalah sistem. Seperti mesin hukum membutuhkan berbagai komponen agar dapat bekerja. Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang tentu telah dikenal luas adanya tiga komponen: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Pada pokoknya hukum sebagai sebuah sistem dapat bekerja hanya jika ketiga komponen tersebut bergerak simultan untuk membentuk sebuah keterpaduan. Keterpaduan ini lah yang kemudian menjadi indikator apakah hukum di sebuah komunitas telah berjalan secara paripurna.
Substansi hukum yang baik, perumusan peraturan yang digagas oleh akademisi hukum kompeten hanya akan menjadi manuskrip akademik apabila struktur hukum yakni aparat dan institusi penegak hukum tidak memiliki kesungguhan untuk mengaplikasikan peraturan. Adapun ketika peraturan telah baik dibuat berlandaskan pada keadilan dan juga aparat dan instansi penegak hukum telah bekerja secara baik dan profesional namun budaya masyarakat tidak menghendaki untuk mengeksekusi peraturan hukum, tidak menerima, memberikan respon apatis atau bahkan menolak maka pencapaian terhadap sebuah sistem hukum yang terpadu pun akan menjadi sebuah utopia.
Secara sosiologis respon masyarakat atas hukum merupakan sebuah aspek penting dalam keberlakuan sebuah hukum. Preferensi masyarakat yang berbeda mendorong negara untuk membentuk sebuah substansi dan struktur hukum yang berbeda pula untuk mencapai sebuah sistem hukum yang dapat berlaku secara nasional.
Menyadari bahwa heterogenitas masyarakat Indonesia tinggi menyebabkan perumusan mengenai sistem yang dapat menciptakan harmonisasi bangsa menjadi sulit dilakukan. Latar belakang masyarakat Indonesia yang beragam tersebut telah ada sejak nama Indonesia belum mengudara. Jauh sebelum Hindia-Belanda. Van Vallonhoven menyatakan bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki sistem hukum sendiri sejak abad ke-17, adalah sistem hukum agama dan adat. Pasca kemerdekaan ada upaya untuk menciptakan sebuah unifikasi hukum dimana diharapkan seluruh komunitas di Indonesia tunduk pada satu sistem hukum. Namun upaya tersebut ditentang oleh pihak yang menghendaki adanya prularitas hukum (hukum adat dan hukum agama) dimana sistem yang diberlakukan di Indonesia disesuaikan pada karakteristik masyarakat sedangkan pihak lain menilai bahwa negara yang merdeka harus memiliki sebuah sistem yang terpadu untuk mereformasi masyarakat, pandangan tersebut berangkat dari gagasan bahwa hukum harus dapat merekayasa masyarakat untuk tiba pada titik tertentu. (Sunaryati Hartono: 2006)
Perdebatan tersebut sebenarnya telah menjadi diskursus lama. Von Savigny yang dikenal dengan mazhab sejarahnya menyatakan bahwa negara tidak dapat membentuk hukum untuk merubah masyarakat, namun hukum negara harus berkesesuaian dengan masyarakat: pada pokoknya hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat. Sedang pengaggas utilitiarisme, Jeremy Bentham, berpoposisi dengan pandangan Savigny, Bentham menyatakan bahwa hukum harus menjadi sebuah alat perubah masyarakat. Hukum harus berhasil merubah pandangan dan pola pikir masyarakat sehingga hukum menjadi acuan untuk bermasyarakat.
Perdebatan para cendekiawan hukum yang hendak meunifikasi hukum nasional seperti Prof. Djokosotono dan tokoh yang hendak membiarkan hukum adat hidup seperti Prof. Djojodigoeno lalu oleh Prof Mochtar Kusumaatmadja ditengahi dengan sebuah gagasan “unifikasi dan kodifikasi parsial” dalam arti hanya bidang-bidang hukum yang ‘tidak sensitif’ saja yang diunifikasi oleh negara misal hukum kontrak, hukum perbankan, dan hukum pidana. Sedangkan hukum lain yang kiranya sensitif dikembalikan kepada hukum yang hidup di masyarakat seperti hukum agama dan keluarga. (Sunaryati Hartono: 2006).
Oleh gagasan itu kemudian Prof. Mochtar Kusumaatdmaja kemudian memperkenalkan sebuah teori yang dinamakan Teori Hukum Pembangunan pada 1973 sebagai haluan dalam pembinaan hukum nasional yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembangunan negara harus dilakukan melalui hukum yang menjamin ketertiban masyarakat (social order) agar terciptanya tatanan masyarakat yang teratur. Namun tuntutan untuk menciptakan sebuah ketertiban itu tidak serta-merta menghapuskan kenyataan bahwa hukum merupakan kaidah sosial yang hidup di masyarakat misal oleh kaidah agama, kesusilaan, kesopanan, adat, dan kaidah sosial lain (mazhab sejarah). (Otje Salman dan Eddy Damian: 2002). Kemudian pemikiran tersebut memberikan sebuah gebrakan baru dalam pemikiran hukum di Indonesia yang sebelumnya sangat normatiif dan cenderung lamban dalam membaca dinamika masyarakat menjadi hukum yang ditengarai oleh gejala sosial-budaya masyarakat. Positivisme hukum di Indonesia bergeser menjadi sebuah sistem norma yang lebih peka pada gejala kemasyarakatan. (Romli Atmasasmita: 2018). Kompleksitas masyarakat kemudian dijadikan sebuah tengarai untuk membentuk sebuah sistem hukum untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Budaya masyarakat memegang kendali atas dinamika mekanis sebuah sistem hukum. Substansi hukum tidak dapat dibuat hanya untuk merekayasa masyarakat tanpa memerhatikan gejala kemasyarakatan. Gejala kemasyarakatan dibutuhkan agar hukum memiliki daya guna. Sebab tanpa kehendak masyarakat untuk menjalankan sebuah substansi hukum, hukum hanya akan menjadi penjahat untuk memenjarakan rakyatnya tanpa ada keberhasilan untuk menuju sebuah pembaharuan yang madani. Pasca reformasi idealnya hukum tidak lagi dibentuk untuk menjawab kebutuhan penguasan melainkan kebutuhan masyarakat. Misal ketika tulisan ini pada 2019 dipublikasikan, apakah kebijakan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kutai merupakan jawaban atas kebutuhan penguasa?