Terorisme: Anomali HAM dalam Demokrasi

16 Aug Terorisme: Anomali HAM dalam Demokrasi

Pendahuluan

Dalam debat perdana Pilpres 2019, salah satu isu yang diangkat ialah pemberantasan terorisme. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa terorisme telah menjadi suatu penyebab ketakutan dalam negara demokrasi. Sejarah mencatat, bahwa Indonesia memiliki kenangan buruk dengan terorisme. Baik terorisme yang menggunakan motif ideologi, politik, maupun gangguan keamanan

Salah satu contoh terbaru dalam isu terorisme terjadi pada pertengahan tahun 2018, dimana terjadi runtutan peristiwa teror di Surabaya. Tepatnya di Gereja Maria Tak Tercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta Pusat yang terjadi pada 13 Mei 2018 dengan selisih waktu hanya 5 menit dari masing-masing gereja sesuai dengan urutan, dan Mapolrestabes Surabaya pada 14 Mei 2018.

Tak pelik, aksi teror yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab menyebabkan adanya ketakutan dalam masyarakat akan aksi-aksi berikutnya juga menyebabkan preseden buruk terhadap beberapa golongan sehingga dapat menyebabkan disintegrasi di dalam bangsa.

Pemberantasan terorisme sangat berkaitan erat dengan konsep penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara demokrasi. Isu terorisme telah menjadi isu transnasional yang mengancam perdamaian dunia, karenanya upaya komprehensif sangat penting dilakukan pemerintah dalam menanggulangi masalah ini baik secara legal formal, kelembagaan, maupun praktis.

Tentang Terorisme

Terorisme secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu “terrere” yang berarti “menakut-nakuti”  yang diserap ke dalam bahasa Prancis dan selanjutnya digunakan pertama kali dalam bahasa Inggris pada tahun 1528. Terorisme sendiri belum memiliki istilah yang baku dan digunakan secara universal. Hal tersebut dikarenakan Terorisme dapat dilihat dari beragam perspektif keilmuan seperti kriminologi, ilmu politik, pertahanan dan keamanan, hubungan internasional, komunikasi, agama, dan yang lainnya. Karena hal tersebut pula lah kajian Terorisme bersifat multidisipliner, sehingga apabila didefinisikan maka Terorisme dianggap sebagai sebuah bentuk kriminalitas, bentuk kekerasan politik (political violence), bentuk strategi perang, dan bentuk komunikasi.[1]

Sulitnya untuk menyepakati definisi terkait terorisme berakibat pada perampasan hak asasi manusia warga negara, hal ini disebabkan oleh kedaan multitafsir karena tidak adanya definisi terorisme secara baku. UN Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinoin menyatakan bahwa “Many Governments use anti terrorism and national security legislation to restrict, partially or totally, fredom of opinion and expression and the right to access information”. Pernyataan yang sama dikeluarkan juga oleh U.N High Commisioner for Human Rights yang mencatat bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap orang dari tindakan terorisme, namun banyak upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme telah digunakan untuk mengurangi suara dari pembela HAM, jurnalis, kelompok minoritas, masyarakat adat, dan juga masyarakat sipil.[2]

Untuk menghindari kerancuan dalam konstelasi hukum internasional menganai singgungan antara hak asasi manusia dan terorisme, Dewan Keamanan PBB menunjuk seorang pelapor khusus yang diberi nama U.N. Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism yang bekerja berdasarkan mandat Resolusi 2005/80 dari Komisi HAM PBB dan diperkuat oleh Resolusi 60/251 dari Dewan HAM PBB[3]

Dalam laporannya, U.N Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism menjelaskan bahwa perlu dibatasi secara khusus dan didefinisikan secara cermat hanya untuk pencegahan dan pemberantasan terorisme. Hal ini dimaksudkan agar tidak menjadi kesewenang-wenangan tindakan yang dilakukan oleh negara. Tim ini mengusulkan definisi terorisme sebagai berikut

Terrorism means an action or attempted an action where:

  1. The Action
  2. Constitued the intentional taking of hostages; or
  3. Is intended to cause death or serious bodily injuries to one or more members of the general population or segments of it; or
  4. Involved lethal or serious physical violence against one or more members of the general population or segments of it.
  5. The Action is done or attempted with the intention of
  6. Provoking a state or terror in the general public or a segment of it; or
  7. Compelling a government or International Organization to do or abstain from doing something.

Makna terorisme mengalami pergeseran dan perluasan makna dari yang semula sebagai suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai crimes against state sekarang meliputi perbuatan-perbuatan yang disebut crimes against humanity  dikarenakan sasarannya ialah masyarakat umum dan semuanya dilakukan dengan delik kekerasan (kekerasan sebagai tujuan), kekerasan, dan ancaman kekerasan yang menyebabkan feeling of fear atau intimidating to public or state.

Menurut Muladi, Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang membutuhkan pula penanganan dengan memberdayakan cara-cara yang luar biasa (extraordinary measure) karena berbagai hal[4] yaitu

  1. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (The Greatest Danger) pada hak asasi manusia. Dalam hal ini, merupakan hak untuk hidup dan hak untuk terbebas dari rasa takut
  2. Kemungkinan digunakannya senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern
  3. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi terorisme internasional
  4. Kemungkinan terjadinya kerjasama antar organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisisasi dengan baik yang bersifat nasional atau internasional
  5. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional

 

Tindak pidana terorisme dimasukan ke dalam extraordinary crime  dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan transboundary dan melibatkan jaringan internasional sebagai konsekuensi dari sinergi yang negatif antar organisasi terorisme.

Komite Ad Hoc yang dibentuk di bawah Resolusi Majelis Umum No 51/210 yang menyusun rancangan Konvensi komprehensif terorisme internasional, sangat memastikan bahwa istilah terorisme haruslah dibatasi penggunaannya hanya untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat terorisme. Tiga tahap karakterisasi terorisme berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1566 pada tahun 2004 yang dapat digunakan untuk mencegah dan merespon kejahatan terorisme, tiga hal tersebut haruslah memenuhi syarat secara kumulatif[5]

  1. acts committed with the intention of causing death or serious bodily injury, or the taking of hostages; (Bertindak yang dilakukan dengan tujuan dari menyebabkan kematian atau cedera tubuh serius, atau melakukan sandera);
  2. for the purpose of provoking a state of terror, intimidating a population, or compelling a Government or international organization to do or abstain from doing any act; (untuk tujuan teror terhadap negara, mengintimidasi populasi, atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu)
  3. constituting offences within the scope of and as defined in the international conventions and protocols relating to terrorism. Similarly, any criminalization of conduct in support of terrorist offences should be restricted to conduct in support of offences having all the above characteristics. In the prohibition of terrorist conduct, it is important for States to ensure that prescriptions to that effect are accessible, formulated with precision, applicable to counter-terrorism alone, non-discriminatory, and non-retroactive.; (Merupakan pelanggaran dalam lingkup dan sebagaimana yang dinyatakan dalam Konvensi Internasional dan protokol-protokol yang berkaitan dengan terorisme. Demikian pula, setiap kriminalisasi pelaku yang mendukung serangan teroris harus dibatasi hanya untuk melakukan untuk pelanggaran yang memiliki semua karakteristik di atas. Dalam setiap pembatasan tindakan teroris, penting bagi negara untuk memastikan bahwa formulasi yang berlaku efektif, diformulasikan dengan presisi, dengan sendirinya berguna untuk melawan terorisme, bersifat non-diskriminatif dan tidak berlaku surut)

Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapatlah kita ambil ciri-ciri umum terorisme[6], yaitu

  1. Kekerasan dilakukan dengan menggunakan tujuan-tujuan atau motif-motif tertentu, motif inilah yang membedakan terorisme dengan bentuk kejahatan lainnya
  2. Suatu perbuatan dapat dikatakan terorisme apabila terdapat tindak kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, kekerasan yang dilakukan harus direncanakan dengan kata lain kekerasan tersebut tidak bisa terjadi secara kebetulan
  3. Untuk memenuhi unsur sebagai tindak terorisme, kekerasan harus mempengaruhi sasaran atau audience diluar target langsung (korban)
  4. Terorisme melibatkan aktor atau aktor-aktor bukan negara yang melakukan kekerasan terhadap orang-orang di luar pertempuran atau warga sipil
  5. Terorisme dilakukan oleh orang yang rasional, bukan yang tidak rasional atau gila. Juga perbuatan terorisme tidak dilakukan secara sembarangan atau sporadis, tetapi sasaran yang akan diserang dipilih para teroris.

Anomali dalam Era Demokrasi

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum atau rechtstaats, salah satu ciri dari diakunya dan dilindunginya hak asasi manusia yang ada di dalam konstitusi. Di sisi lain, tuntutan akan HAM menjadi sangat tinggi terkait dengan kebebasan akan akses informasi yang ada melalui globalisasi. Namun, perkembangan ini juga menjadi suatu hal yang turut menyebabkan semakin mudahnya hubungan antar jaringan terorisme dunia dengan nasional. Selain itu, perkembangan tiap-tiap kondisi negara juga mempengaruhi akar penyebab dari terorisme.

Dalam persidangan Majelis Umum PBB pada 2001, perwakilan negara-negara anggota PBB membeberkan akar penyebab Terorisme di negara masing-masing. Armenia, misalnya, menyatakan penyebab terorisme adalah kemiskinan. Sementara negara lain Benin, Kosta Rika, Republik Dominina, Finlandia, Malaysia, Palestina dan Namibia menyatakan bahwa terorisme muncul karena adanya ketimpangan sosial, marjinalisasi, penindasan, pelanggaran hak dasar, ketidakadilan, kesengsaraan, kelaparan, narkoba, prasangka sosial, alienasi kaum muda di tengah situasi keterpurukan ekonomi dan instabilitas politik, penolakan terhadap Barat dengan segala aspek budayanya, ketakutan, dan keputusasaan.[7] Namun, bila ditilik kembali Perkembangan terorisme saat ini adalah bahwa seringkali terorisme dikaitkan dengan keyakinan pada suatu agama dalam motif di belakangnya. Hal ini diamini oleh Bruce Hoffman bahwa “the religious imperative for terrorism is the most important characteristic of terrorist activity today[8]. Namun, beberapa pakar tidak sepakat bahwa agama merupakan alasan dibalik aksi terorisme, Robert Pape menekankan motif politis selalu mendasari tindakan terorisme, agama hanyalah korban yang tidak bersalah dari kelompok garis keras[9]  Selanjutnya, hal yang menjadi stimulus bagi perkembangan Terorisme adalah adanya Globalisasi. Globalisasi memfasilitasi adanya motivasi dan ideologi bagi tindakan Terorisme. Paul R. Pillar menyatakan, bahwa pada hari ini ditengah dunia yang tidak bisa kita hindari dari Globalisasi, para teroris bisa sangat mudah mengincar target mereka dengan kemudahan akses komunikasi dan informasi. selain itu, berkat adanya kemudahan akses informasi dan komunikasi, berita dan juga ide-ide terkait dengan Terorisme bisa dengan mudah disebarkan dibandingkan dengan zaman dahulu.[10]

Selain itu, akar penyebab munculnya Terorisme juga diakibatkan oleh aktivitas politik luar negeri suatu negara. Menurut Savun dan Philips, negara yang memiliki aktivitas politik luar negeri tertentu cenderung memiliki potensi yang lebih dalam menarik terorisme lintas negara (transnational terrorism), terutama yang memiliki aktivitas politik luar negeri yang sangat aktif.[11]

Keadaan ini menjadi suatu anomali dalam era demokrasi, dimana perkembangan globalisasi semakin tidak terbendung dan tuntutan penghormatan hak asasi manusia juga semakin besar. Irisan hak asasi manusia selalu masuk dan terkadang menyulitkan pemerintah untuk bergerak mencegah bibit terorisme. Menurut Prof. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M, terdapat dua aspek tindakan pemberantasan terorisme, yaitu aspek nasional dan aspek global. Dimana aspek nasional mengutamakan upaya preventif, preemtif, dan represif serta upaya global yang berbentuk kerjasama secara komprehensif untuk menanggulangi pergerakan terorisme antar negara[12].

Hal ini menjadi penting untuk dilakukan oleh suatu negara demokrasi, mengingat (1) demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita menjadi aman di negara sendiri; (2) terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk yang terorganisir.

 

Referensi

Buku

Alex P. Schmid (Ed.). 2011. The Routledge Handbook of Terrorism Research. New York: Routledge

Bruce Hoffman. 1998. Inside Terrorism. New York: Columbia University Press

Jurnal

Burcu Savun dan Brian J. Phillips. 2009. Democracy, Foreign Policy and Terrorism. Journal of Conflict Resolution, Vol. 20, No. 10

Hamzah Junaid. 2013. Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat dan Islam. Sulesana, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013

Hery Firmansyah. 2010. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 23, No. 2, Juni 2011

Paul R. Pillar. 2001. Terrorism Goes Global: Extremist Group Extend their Reach Worldwide. The Brookings Review

Lainnya

Supriyadi Widodo dan Anggara. 2016. Mendefinisikan Terorisme : Pemetaan dan Rekomendasi Pelapor Khusus Terhadap Definisi Terorisme yang Lebih Komprehensif dan Universal.  Rekomendasi ICJR Untuk Pembahasan RUU Terorisme

[1] Alex P Schmid (Ed.). 2011. The Routledge Handbook of Terrorism Research. New York: Routledge.

[2] Supriyadi Widodo dan Anggara. 2016. Mendefinisikan Terorisme : Pemetaan dan Rekomendasi Pelapor Khusus Terhadap Definisi Terorisme yang Lebih Komprehensif dan Universal.  Rekomendasi ICJR Untuk Pembahasan RUU Terorisme

[3] Ibid

[4] Hamzah Junaid. 2013. “Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat dan Islam”. Sulesana, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013

[5] Supriyadi Widodo dan Anggara., Op.Cit

[6] Abdul Muis Naharong, “Pejuang Kemerdekaan adalah Teroris? Menjelaskan Pengertian Terorisme”, Jurnal Paramadina, Vol. 9, No. 1 April 2012

[7] Alex P. Schmid (Ed.) . 2011. Op.Cit

[8] Bruce Hoffman. 1998. Inside Terrorism. New York: Columbia University Press

[9] Hamzah Junaid.  2013. Op Cit

[10] Paul R. Pillar. 2001. Terrorism Goes Global: Extremist Group Extend their Reach Worldwide. The Brookings Review.

[11] Burcu Savun dan Brian J. Phillips. 2009. Democracy, Foreign Policy and Terrorism. Journal of Conflict Resolution, Vol. 20, No. 10

[12] Hery Firmansyah. 2010. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 23, No. 2, Juni 2011