Wacana Referendum Aceh: Paradoks Self Determination

16 Aug Wacana Referendum Aceh: Paradoks Self Determination

Pendahuluan

Wacana panas terus bergulir pasca aksi 21-22 Mei 2019, salah satunya adalah wacana referendum Aceh, hal ini disampaikan oleh Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf pada saat peringatan ke-9 wafatnya Wali Neugara Aceh Paduka yang Mulia Teuku Muhammad Hasan Ditiro di Gedung Amel, Banda Aceh pada Senin, 27 Mei 2019.[1]

Walaupun pernyataan tersebut telah mendapat klarifikasi langsung dari Muzakir Manaf,[2] hal ini tetap mendapat sorotan dari masyarakat, baik di dunia nyata maupun dunia daring. Google trends sendiri mencatat dua hari setelah Muzakir menyatakan pernyataan referendum, topik referendum Aceh mendapat point popularitas tertinggi di dunia daring.[3]

Wacana ini sontak menimbulkan pro dan kontra. Di lingkup pemerintahan, Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan referendum sudah tidak relevan lagi dalam sistem hukum Indonesia karena aturan yang mengatur referendum sudah dicabut.[4] Ketua DPR, Bambang Soesatyo pun menolak tegas wacana referendum Aceh.

Melihat Indonesia sendiri mempunyai pengalaman buruk dengan isu referendum, maka  PLEADS FH Unpad mencoba untuk menganalisis isu wacana referendum Aceh dari sudut pandang konstitusi.

Eksistensi Referendum di Indonesia

  1. Kranenburg dalam bukunya Inleiding in de vergelijkende Staatsrechtwetenschap, menyatakan bahwa demokrasi terbentuk dari kata demos dan cratein yang memiliki makna cara memerintah oleh rakyat, pengertian ini tidaklah ercampur dengan pengertian autocratie atau oligharchie, dimana pemerintahan yang dilakukan oleh sekelompok kecil rakyat yang menganggap diri sendiri tercakup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan atas nama rakyat.[5]

Dengan menjadikan rakyat sebagai pemain utama dalam menjalankan fungsi-fungsi negara, maka konsepsi demokrasi dengan kedaulatan rakyat merupakan satu kesatuan yang sukar dipisahkan. . Dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan suatu negara. Pada praktiknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat ialah wakil-wakil yang menduduki jabatan pada lembaga negara yang bertindak atas nama rakyat.[6]

Kedaulatan rakyat tidak dapat terlepas dari konsepsi partisipasi politik. Herbert McColsky menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, salah satunya adalah memilih pemimpin negara, secara langsung dan tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum[7].

Konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan bentuk pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat[8].

Dalam konsepsinya, tentu kita telah mengenal jenis demokrasi yang terbagi dalam dua jenis, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Referendum sebagai suatu mekanisme merupakan bentuk pengejawatahan dari demokrasi langsung, sebagaimana yang dilakukan di Yunani Kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 SM, dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas.

The Electoral Comission mengartikan referendum sebagai pemungutan suara langsung dimana seluruh pemilih diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai beberapa penawaran.[9]  Harmaily Ibrahim mengartikan referendum sebagai lembaga untuk meminta persetujuan rakyat secara langsung tentang suatu masalah, karenanya peras serta rakyat secara langsung dapat dilihat dalam proses referendum.[10] Gordon Smith berpendapat bahwa terdapat tiga hal mendasar yang dapat dimintakan referendum,[11] yaitu (1) keputusan tentang  masalah konstitusional dan lainnya tentang dasar negara; (2) penentuan garis-garis penting dalam kebijakan publik dan; (3) penyelesaian masalah moral yang memiliki ciri khas sosial daripada politik.

Referendum sebagai salah satu mekanisme bukanlah sesuatu yang dilarang dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Eksistensi referendum sendiri di Indonesia dapat kita ketahui melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum dan diatur lebih rinci dalam UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum.

Pengaturan referendum pada masa orde baru merupakan bentuk pen-sakral-an UUD 1945, hal itu dapat dilihat dari Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak dan tidak melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen.

Untuk itu, agar tidak ada kekuatan politik yang mencoba mengacaukan isi UUD 1945, maka orde baru membuat suatu mekanisme yang mempersulit perubahan pada UUD 1945 dengan cara meminta pendapat rakyat melalui referendum. Hal ini berakibat pada langgengnya kekuasaan presiden Soeharto selama 32 tahun di Indonesia, karena UUD 1945 pada saat itu memang belum membatasi masa jabatan presiden.

Baik dari kedua instrumen hukum yang telah disebutkan diatas bahwa materi muatan yang diatur merupakan materi muatan referendum mengenai perubahan terhadap UUD 1945 yang akan dilakukan oleh MPR Hal ini merupakan hal yang lazim ada dalam teori perubahan konstitusi, C.F Strong mengatakan bahwa terdapat beberapa cara untuk melakukan perubahan pada konstitusi yiatu (1) oleh lembaga legislatif, dengan pembatasan tertentu; (2) oleh rakyat secara langsung melalui referendum; (3) oleh utusan negara-negara bagian, khusus di negara serikat; (4) dengan kebiasaan ketatanegaraan.[12] Oleh karenanya, secara materi muatan, instrumen hukum yang telah disebutkan tidaklah mengatur referendum bagi suatu wilayah untuk meminta kemerdekaan dari Indonesia.

Walaupun sempat diakui sebagai salah satu cara merubah konstitusi, gelombang reformasi turut membawa perubahan dengan cara mencabut kembali aturan mengenai referendum untuk mengubah UUD 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1998 dan UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku oleh UU No. 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum.

Sejarah juga mencatat, bahwa Indonesia memiliki pengalaman buruk dengan referendum. Salah satunya tatkala Indonesia kehilangan Timor-Timur yang memilih untuk melepaskan diri dari Indonesia dan membentuk negara baru. Kala itu, pasca tumbangnya presiden Soeharto dari kursi kepemimpinan Republik Indonesia, Habibie sebagai presiden secara mengejukan meminta Kofi Annan selaku Sekretaris Jenderal PBB untuk mengakomodir referendum Timor-Timur pada 27 Januari 1999. Referendum tersebut dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 dengan hasil sebanyak 344.580 orang atau 78,50% rakyat Timor-Timur menolak otonomi khusus yang ditawarkan Indonesia dan memilih memerdekakan diri, dan sebanyak 94.388 orang atau 21,50% rakyat Timot-Timur memilih untuk menerima otonomi khusus dan masih menjadi bagian dari Indonesia.[13] Walaupun terdapat pro dan kontra dalam masyarakat, langkah Habibie untuk memberikan mekanisme referendum dianggap tepat, karena mengingat secara historis, Timor-Timur merupakan daerah jajahan Portugis, bukan Belanda. Juga cara Indonesia untuk menegakan kedaulatan dengan cara menganeksasi Timor-Timur pada kurun waktu 1975-1999. Selain itu, dikenal juga Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) Papua yang merupakan referendum pada tahun 1969 untuk rakyat ingin bergabung dengan Indonesia atau merdeka.

Klausul Negara Kesatuan dan Self Determination

Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 telah menegaskan bahwa “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan” melahirkan beban moril untuk menjaga keutuhan negara dalam hal wilayah dan pemerintahan yang berbentuk republik.

Dalam tulisan Abdurrachman Satrio, beliau mengutip pendapat Yaniv Roznai dalam hal keberadaan klausul yang tak dapat diubah dilatarbelakangi oleh kehendak untuk melindungi nilai-nilai esensial atau fundamental yang dianggap sebagai identitas suatu konstitusi dari perubahan terhadapnya, karena keberadaannya dianggap amat vital bagi eksistensi suatu konstitusi dan negara. Hal ini merupakan identitas konstitusi yang berlaku sebagai “kode genetik” yang membedakan antara kontitusi satu sama lain.[14]

Dalam konteks konstitusi Indonesia, keberadaan klausul yang tak dapat diubah merupakan nilai yang sifatnya partikularistik dan mencerminkan identitas kontitusi asli bangsa Indonesia. Untuk klausul Negara Kesatuan Republik Indonesia, alasan tidak bisa diubah ialah bentuk negara kesatuan dan pemerintahan republik merupakan prinsip dasar yang apabila diganti sama saja mengubah UUD 1945 menjadi konstitusi yang berbeda.[15]

Adanya amanat konstitusi untuk menjaga bentuk negara kesatuan melahirkan kewajiban bagi negara untuk menjaga agar wilayahnya tetap menjadi satu kesatuan. Adanya wacana referendum Aceh merupakan hal yang sulit untuk diterima, dan karenanya tidaklah berlebihan apabila Ketua DPR, Bambang Soesatyo menyatakan bahwa NKRI adalah harga mati.

Dengan tidak diakui secara hukum referendum sebagai mekanisme untuk menyatakan kemerdekaan suatu wilayah, maka wacana yang digulirkan Muzakir Manaf dapat menjadi suatu hal yang berbahaya dan menjurus ke arah separatisme. Istilah separatisme ditujukan pada tindakan seseorang atau komunitas yang hendak memisahkan diri atau keluar dari kesatuan besar untuk berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka.

Salah satu alasan mengenai keinginan untuk melepaskan diri ialah berlindung dibawah hak self determination yang tercantum dalam dua kovenan hak asasi manusia yang disahkan PBB yaitu international covenant on civil and political right dan international covenant on economic, social, and cultural rights.

Istilah self determination tak ayal menjadi perdebatan para ahli, walaupun adanya hak self determination tidaklah menjadi alasan bagi suatu kelompok untuk dapat memisahkan diri dari satu kesatuannya. Mengutip pendapat David Ott, bahwa hak self determination tidaklah bisa ditafsirkan secara harfiah untuk semua orang, yang mana dikhawatirkan apabila ditafsirkan dapat digunakan oleh setiap orang maka akan memantik golongan minoritas untuk menuntuk hak self determination.[16]

John Humprey pun berpendapat bahwa hak self determination hanya dimiliki oleh rakyat dari suatu wilayah jajahan dan hanya dapat dilaksanakan sekali saja. Hal yang sama disampaikan Shaw, bahwa the self dalam permasalahan self determination harus ditetapkan dalam kerangka kerja daerah kolonial.[17]

Hal ini sesuai dengan Resolusi PBB Nomor 1541 tentang penentuan nasib sendiri pada tahun 1960. Resolusi tersebut mencantumkan alternatif pilihan bagi wilayah yang belum berpemerintahan sendiri untuk menentukan nasib masa depannya, yaitu

  1. Menjadi negara merdeka dan berdaulat
  2. Melakukan asosiasi bebas dengan negara merdeka
  3. Berintegrasi dengan suatu negara merdeka
  4. Perubahan status politik apapun yang ditentukan rakyat

Kesimpulan

Referendum merupakan suatu mekanisme yang pernah diakui dalam hal menentukan apakah rakyat setuju dengan usul MPR untuk mengubah UUD 1945. Materi muatan dalam instrumen hukum yang sempat mengatur referendum memang memfokuskan pada izin rakyat atas usul MPR dalam mengubah UUD 1945, bukan dalam hal pemberian pilihan kemerdekaan bagi wilayah di Indonesia.

Terkait dengan adanya proses referendum yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia, hal tersebut tidak lain merupakan kebijakan politik dari kabinet yang bersangkutan. Pasca reformasi konstitusi yang terjadi pada kurun waktu 1999-2002, mekanisme referendum sendiri sudah tidak diakui keberadaannya secara hukum dengan cara mencabut aturan yang sebelumnya mengatur perihal referendum.

Wacana referendum Aceh memang merupakan sebuah wacana yang membuat gaduh masayarakat. Walaupun demikian, Muzakir Manaf telah mengklarifikasi ucapannya dan menyatakan hal tersebut tidak mewakili rakyat Aceh.Wacana tersebut cukup membahayakan mengingat kondisi Indonesia pasca pemilu serentak 2019 yang cukup terpolarisasi sehingga berpotensi menimbulkan disintegritas.

PLEADS FH Unpad mengharapkan adanya kontestasi pemilu serentak 2019 sebagai ajang pendewasaan diri bagi demokrasi Indonesia, bukanlah suatu alasan untuk memecah belah bangsa dengan melempar wacana-wacana kemerdekaan bagi daerah. Karena telah menjadi satu konsensus yang tidak dapat diubah dalam konstitusi mengenai bentuk negara kesatuan dan pemerintahan republik.

Referensi

Buku

Herbert McClosky. 1972. Political Participation. International Encyclopedia of the Social Science ed. 2. New York : The Macmillan Company

Jimly Asshiddiqie. 2017. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta:Sinar Grafika

Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef. 2017. Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta:Kencana

Maija Talvikki Setala. 1997. Theories of Referendum and The Analysis of Agenda Setting. Ann Arbor:Proquest LLC

Miriam Budiardjo. 2008. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Susi Dwi Harijanti, dkk (ed). 2016. Interaksi Konstitusi dan Politik:Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri. Bandung:PSKN FH Unpad

The Electoral Comission. 2014. Introduction to a Referendum.  England:Electoral Comission Publications

Jurnal

Harmaily Ibrahim.  1984.  Referendum Adalah Pemilihan Umum dalam Bentuk Lain. Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 14 No. 5 September 1984

Sefriani. 2003. Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka. Jurnal Unisia No.47/XXVI/1/2003

Media Daring

Budiarti Utami Putri. 2019. Eks Panglima GAM Klarifikasi Ucapannya Soal Referendum Aceh. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1214082/eks-panglima-gam-klarifikasi-ucapannya-soal-referendum-aceh/full&view=ok pada 13 Juni 2019

Antara. 2019. Wiranto: Referendum Aceh Tidak Relevan, Aturan Sudah Dicabut. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1211144/wiranto-referendum-aceh-tidak-relevan-aturan-sudah-dicabut/full&view=ok pada 13 Juni 2019

Tony Firman. 2016. Mengingat Referendum, Jalan Panjang Kemerdekaan Timor Leste. Diakses dari https://tirto.id/mengingat-referendum-jalan-panjang-kemerdekaan-timor-leste-bFy pada 13 Juni 2019

 

[1]Budiarti Utami Putri. 2019. Eks Panglima GAM Klarifikasi Ucapannya Soal Referendum Aceh. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1214082/eks-panglima-gam-klarifikasi-ucapannya-soal-referendum-aceh/full&view=ok pada 13 Juni 2019

[2] Ibid.,

[3] Diakses dari https://trends.google.com/trends/explore?date=today%201-m&geo=ID&q=referendum%20aceh

[4] Antara. 2019. Wiranto: Referendum Aceh Tidak Relevan, Aturan Sudah Dicabut. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1211144/wiranto-referendum-aceh-tidak-relevan-aturan-sudah-dicabut/full&view=ok pada 13 Juni 2019

[5] Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef. 2017. Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta:Kencana., hal. 3

[6] Jimly Asshiddiqie. 2017. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta:Sinar Grafika., hal. 414

[7] Herbert McClosky. 1972. Political Participation. International Encyclopedia of the Social Science ed. 2. New York : The Macmillan Company. Hal. 252

[8] Miriam Budiardjo. 2008. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hal. 368

[9] The Electoral Comission. 2014. Introduction to a Referendum.  England:Electoral Comission Publications., hal. 2

[10] Harmaily Ibrahim.  1984.  Referendum Adalah Pemilihan Umum dalam Bentuk Lain. Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 14 No. 5 September 1984., hal. 477

[11] Maija Talvikki Setala. 1997. Theories of Referendum and The Analysis of Agenda Setting. Ann Arbor:Proquest LLC., hal. 417

[12] Jimly Asshiddiqie. 2017. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta:Sinar Grafika., hal. 116

[13] Tony Firman. 2016. Mengingat Referendum, Jalan Panjang Kemerdekaan Timor Leste. Diakses dari https://tirto.id/mengingat-referendum-jalan-panjang-kemerdekaan-timor-leste-bFy pada 13 Juni 2019

[14] Susi Dwi Harijanti, dkk (ed). 2016. Interaksi Konstitusi dan Politik:Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri. Bandung:PSKN FH Unpad., hal.219

[15] Ibid.,

[16] Sefriani. 2003. Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka. Jurnal Unisia No.47/XXVI/1/2003., hal. 47

[17] Ibid.,