Profile
Betty Rubiati, S.H.,M.H. adalah pengajar tetap pada Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran dalam bidang Hukum Perumahan dan Permukiman, Hukum Keluarga, dan Hukum Waris. Betty menamatkan pendidikan Sl di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, kemudian beliau melanjutkan program Magister di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan tesis yang berjudul “Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan Dalam Kredit Perbankan.” Sejak tahun 1987 Betty Rubiati aktif melakukan berbagai penelitian pada bidang hukum Agraria dan Hukum Perumahan dan Permukiman. Karya ilmiahnya yang terbaru terbit di Acta Diurnal pada bulan Juni tahun 2020 dengan judul “Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Untuk Pertokoan Dengan Status HGB di atas Hak Pengelolaan Dikaitkan Dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.”

betty.rubiati@unpad.ac.id
Publikasi
• Asas Pemisahan Horizontal dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan Satuan Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Sosiohumaniora, Vol. 17, No. 2, Juli 2015.
• Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Ditinjau Dari Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Undang-undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Acta Diurnal, Vol. 1, No. 1, Desember 2017.
• Kepastian Hukum Kepemilikan Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Bina Hukum Lingkungan,Vol. 1, No. 2, April 2017.
• Asas Hukum Agraria Nasional: Penerapan Asas Pemisahan Horisontal dalam KepemilikanTanah dan Bangunan, Penerbit : Logoz Publishing, Bandung, 2016.
• Hukum Otonom Dalam Hukum Ketenagakerjaan, Penerbit: Logoz Publishing, Bandung 2018.
• Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan Program Wajib Belajar, Upaya Menekan Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia, Penerbit : Cakra, Bandung, 2018.
• Sustainable Development Goals Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Penerbit Cakra, Bandung 2019.
• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Untuk Pertokoan Dengan Status HGB di atas Hak Pengelolaan Dikaitkan Dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, Acta Diurnal, Vol. 3, No. 2, Juni 2020.
• Kekuatan SKT Sebagai Bukti Kepemilikan Sebidang Tanah Dalam Perjanjian Sewa-menyewa Berdasarkan UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.