Pusat Studi

1. Cyber Law Center

 

2. Indonesia for The Law of The Sea

Indonesia for The Law of The Sea merupakan kelompok keilmuan dan kepakaran yang mempunyai minat terhadap kajian ilmu hukum laut, khususnya hukum laut internasional yang berada di lingkup Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjdaran.

ICLOS memiliki anggota yang merupakan dosen – dosen dibawah Departement Hukum Internasional dengan spesialisasi hukum laut internasional. ICLOS membawahi riset – riset para anggotanya, maupun dosen – dosen lain yang meriset permasalahan yang terkait dengan hukum laut internasional.

 

Institusi Mitra Kerja Sama :

  • Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
  • Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
  • Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

 

Pengalaman kerja sama dan portofolio penelitian dalam 5 tahun terakhir :

  • Implementasi Instrumen Hukum Internasional Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Indonesia (2018)
  • Kajian Hukum Internasional dalam Implementasi Marine Protected Area (MPAs) di Indonesia (2018)
  • Kerjasama Regional dalam Memerangi Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah ASEAN. (2018)

 

Pengalaman pengabdian kepada masyarakat selama 5 tahun terakhir :

  • Sosialisasi Implementasi Instrumen Hukum Internasional Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Pantai Santolo. (Panta Santolo, Garut) (2018)
  • Sosialisasi Aturan Hukum Internasional Terkait Implementasi Marien Protected Area (MPAs) di Taman Nasional Ujung Kulon. (Taman Nasional Ujung Kulon) (2018)
  • Sosialisasi Pencegahan Kejahatan Terorganisir Transnasional di Pesisir Jawa Barat (Pantai Pangandaran) (2018)

 

3. The Human Rights Community

 

4. Research Center on Infrastructure Law

 

5. Intellectual Property Center of Regulation and Application Studies

 

6. Center for Criminal Policy Studies

 

7. Center for State Policy Studies

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran didirikan untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi perihal perumusan kebijakan negara, baik pada level pusat maupun daerah. Lembaga ini didirikan pada tahun 2005 (S.K. Dekan FH Unpad No. 028c/JO.6.FH/Kep/KP/2005), atas inisiasi sejumlah staf pengajar dan guru besar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang prihatin terhadap masalah-masalah tersebut.

Dalam perkembangannya PSKN tidak hanya melibatkan staf pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum Unpad, namun juga melibatkan para peneliti dari bidang ilmu hukum lainnya yang terkait.

PSKN merupakan salah satu pusat studi yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padadjaran. Lembaga ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada penyelenggara negara dan masyarakat untuk merumuskan, mengevaluasi kebijakan negara demi menciptakan tatanan negara hukum yang demokratis dan melindungi hak asasi manusia.