Pusat Studi

Kebijakan Negara

Tentang Kami

PSKN FH UNPAD didirikan pada tahun 2005 dengan tujuan menjawab masalah-masalah yang terjadi perihal perumusan kebijakan negara, baik pada level pusat ataupun daerah.

Kebijakan negara memiliki aspek yang sangat luas dalam penyelenggaraan Negara, baik pada level pusat maupun daerah. Segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk merencanakan, mengarahkan dan mengatur dan menyelenggarakan negara adalah domain dari kebijakan negara. Kebijakan negara sendiri dibuat oleh lembaga-lembaga yang merupakan representasi negara, baik pada cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Indonesia pasca reformasi dihadapkan pada tantangan untuk menyempurnakan tatanan kehidupan, baik di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum. Para penyelenggara negara diharapkan mampu memperbaiki segala kekurangan pada rezim terdahulu. Di bidang hukum, gagasan reformasi menjelma menjadi upaya untuk menyempurnakan segala peraturan negara, dari mulai UUD 1945, UU hingga peraturan pelaksananya. Tidak berlebihan pula jika dikatakan bahwa perubahan di segala bidang selalu terkait dengan reformasi hukum untuk dapat mewujudkan segala kebijakan negara dapat dilaksanakan secara konkret dan teratur.

Berbagai pengaturan telah berkembang demikian pesatnya, baik yang menyangkut materi bentuk formal kebijakan negara, baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan administrasi negara maupun putusan pengadilan. Seringkali, kebijakan-kebijakan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk produk hukum tidak memiliki perencanaan yang jelas. Sebagai contoh, perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak 4 kali, bersifat tambal sulam tanpa memilikin suatu grand design yang jelas. Sejumlah UU yang telah dihasilkan DPR dan Presiden pun bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana terlihat dalam putusan MK tentang sejumlah perkara pengujian UU. Di tingkat daerah, banyak pula dijumpai Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran didirikan untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi perihal perumusan kebijakan negara, baik pada level pusat maupun daerah.
Lembaga ini didirikan pada tahun 2005 (S.K. Dekan FH Unpad No. 028c/JO.6.FH/Kep/KP/2005), atas inisiasi sejumlah staf pengajar dan guru besar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang prihatin terhadap masalah-masalah tersebut. Dalam perkembangannya PSKN tidak hanya melibatkan staf pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum Unpad, namun juga melibatkan para peneliti dari bidang ilmu hukum lainnya yang terkait. PSKN merupakan salah satu pusat studi yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padadjaran. Lembaga ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada penyelenggara negara dan masyarakat untuk merumuskan, mengevaluasi kebijakan negara demi menciptakan tatanan negara hukum yang demokratis dan melindungi hak asasi manusia.

Visi

  • Mewujudkan kebijakan negara yang adil, tertib, dan responsif demi tercapainya tatanan masyarakat demokratis dan melindungi hak asasi manusia
  • Melakukan pengkajian dan penelitian dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara, demokrasi, dan hak asasi manusia
  • Melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia pada institusi-institusi negara baik pada level pusat maupun daerah
  • Melakukan diseminasi informasi, wacana perkembangan pembentukan kebijakan negara, demokrasi, dan hak asasi manusia pada masyarakat umum
  • Melakukan pengembangan jaringan dengan institusi-institusi negara, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap masalah-masalah kebijakan negara, demokrasi, dan hak asasi manusia

Fokus Kami

Pengkajian, penelitian, dan perumusan kebijakan negara, demokrasi dan hak asasi manusia.

Pengembangan jaringan, Penguatan kapasitas  sumber daya manusia

Hubungi Kami

Gedung Sri Soemantri
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung 40132.
Telp/fax: 022-2508514