Sawit dan Lingkungan yang Sakit: Perspektif Analisis terhadap Dampak Negatif dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

25 Agu Sawit dan Lingkungan yang Sakit: Perspektif Analisis terhadap Dampak Negatif dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

Oleh Ramos Adi Perisai

Selayang Pandang Sumber Daya Alam

Kita memahami bahwa Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara dengan bentang alam yang menjanjikan. Ini terbukti dari kayanya varietas sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik apabila ditinjau dari entitas hayati yang hidup di darat, laut, dan udara, maupun entitas non-hayati yang berada di sekitar kita dengan jumlah berlimpah yang seolah tidak akan pernah habis hingga masa mendatang.[1]

Kita juga memahami bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia yang seperti itu sejatinya memiliki potensi yang besar, terlebih apabila diperuntukkan bagi pertumbuhan dan perkembangan negara secara keseluruhan. Spesifiknya, keberadaan sumber daya alam yang berlimpah berarti mendatangkan lebih banyak keuntungan, utamanya keuntungan yang bernilai ekonomis. Tidak heran apabila relasi antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah Indonesia untuk saat ini.[2]

Melimpahnya sumber daya alam ibarat dua sisi mata pisau. Di satu sisi, ia membawa benefit yang berarti. Namun di sisi yang lain, ia menghadirkan tantangan tersendiri. Sumber daya alam tentu tidak mampu benar-benar bermanfaat apabila dibiarkan begitu saja; ia membutuhkan intervensi manusia agar dapat menyalurkan manfaatnya itu secara maksimal. Dengan demikian, tantangan yang hadir ialah bagaimana cara kita sebagai manusia, pihak yang melakukan intervensi itu untuk mengelolanya (sumber daya alam) sehingga benefit yang ada benar-benar didapat sebagaimana mestinya.

Agar terjadi hal yang demikian, maka pengelolaan sumber daya alam sejatinya membutuhkan suatu mekanisme. Dalam hal ini, mekanisme pengelolaan yang dibutuhkan, yang sejatinya ideal, adalah mekanisme yang berdasarkan prosedur yang benar, ketentuan hukum yang berlaku, serta aspek moralitas terhadap eksistensi dari sumber daya alam itu sendiri. Mekanisme yang ideal tentu akan berdampak pada hasil pengelolaan sumber daya alam yang ideal pula. Hanya saja, dalam beberapa kasus, terdapat anomali dari mekanisme pengelolaan yang dilakukan oleh beberapa pihak tertentu dan seringkali menimbulkan beragam kerugian yang minor maupun mayor, yang berdampak pada aspek materiil maupun immateriil.

Ada banyak contoh untuk itu. Sebut saja peristiwa terbakarnya 30 hektare hutan di Aceh Jaya akibat adanya pembukaan lahan di daerah setempat.[3] Atau tanah longsor dan banjir yang melanda Provinsi Bengkulu disebabkan adanya aktivitas pertambangan dan perkebunan skala besar yang menimbulkan korban jiwa dan rusaknya beberapa infrastruktur masyarakat.[4] Bagaimana dengan banjir bandang yang baru terjadi tempo hari di daerah Luwu Utara, Sulawesi Selatan? Banjir yang menimbulkan korban jiwa dan salah satu penyebabnya ialah kegiatan alih fungsi lahan perkebunan sawit di kawasan sekitar daerah Luwu Utara tersebut.[5]

Peristiwa-peristiwa di atas mengindikasikan kepada kita bahwa sesungguhnya masih terdapat galat/kekeliruan dalam pelaksanaan mekanisme pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Hal ini kemudian menyisakan pertanyaan di benak penulis sendiri, apa yang menyebabkan terjadinya “galat” itu? Apakah sesuatu yang kita sebut sebagai galat ini memang benar menjadi penyebab dari peristiwa-peristiwa di atas? Mungkinkah terdapat ketidaksesuaian antara bagaimana teori mekanisme pengelolaan yang ideal dan praktiknya di lapangan? Atau apakah ada pelanggaran-pelanggaran terhadap regulasi dan norma yang berlaku kala pengelolaan sumber daya alam yang terkait?

Karenanya, tulisan ini dibuat sebagai bentuk analisis untuk menelaah sedikit lebih dalam disparitas teori-praktik tersebut. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam tadi, penulis akan menyajikan pemaparan mengenai tinjauan dari sisi yuridis dan moralitas akan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Namun sebagai batasan, penulis hanya akan memaparkan bagaimana dampak negatif dari bentuk pengelolaan sumber daya alam berupa perkebunan komoditas kelapa sawit yang ada di Indonesia sebagaimana tajuk dari tulisan ini sendiri.

Lanskap Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia

Terlebih dahulu, kita harus memahami sedikit bagaimana sepak terjang perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sejauh pemahaman umum yang ada di tengah masyarakat, kelapa sawit merupakan satu dari sekian banyak komoditas alam yang bernilai ekonomis tinggi. Ini tidak salah sebab memang minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), yang dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit, memiliki nilai jual yang menggiurkan, dan menjadi penyumbang terbesar bagi devisa negara Indonesia—sebesar 80% dibarengi komoditas-komoditas lain.

Selain itu, CPO Indonesia sendiri memiliki daya saing yang mumpuni. Di tahun 2013, dalam ruang lingkup perdagangan global, Indonesia bersama Malaysia menguasai sekitar 86% produksi CPO dunia dengan kontribusi sebesar 26,70 juta ton.[6] Tiga tahun kemudian, Indonesia menjadi produsen pertama di dunia dengan produksi CPO sebesar 34 juta ton dan mengekspor sebanyak 25 juta ton dari total produksi serta ekspor berbagai negara di dunia.[7]

Konsekuensi logis dari produksi CPO yang sebanyak itu ialah bahwa dibutuhkan suatu produsen yang tentu sama banyaknya, atau bahkan lebih. Ini dapat kita lihat melalui statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Per tahun 2020, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mencatat bahwa luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia diperkirakan telah mencapai 14.996.010 hektare dengan total keseluruhannya merupakan gabungan dari tiga segmentasi kepemilikan lahan, yaitu smallholders (perkebunan rakyat), government (perkebunan besar negara), dan private (perkebunan besar swasta). Estimasi produksi minyak kelapa sawit dari seluruh perkebunan itu berada pada angka 49.117.260 ton.[8]

Mengacu pada data yang sama, per tahun 2018 tercatat setidaknya dari keseluruhan lahan perkebunan sawit yang ada di Indonesia, luas lahan terbesar berada di Pulau Sumatera—dengan total luas areanya sendiri mencapai 8.047.920 hektare yang terletak di empat provinsi, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jambi. Setelahnya, Pulau Kalimantan menjadi pulau dengan luas lahan terbesar kedua—dengan total perkebunan seluas 5.588.075 hektare yang sebagian besar berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Juga mengacu pada data yang sama, melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pemerintah mengumumkan bahwa dalam rentang tahun 2014-2018, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 7,89% kecuali pada tahun 2016 di mana terjadi sedikit penurunan sebesar 0,5%. Dari tahun 2014 hingga tahun 2018, total luas areal kelapa sawit bertambah 3.571.549 hektare. Laju pertumbuhan luas perkebunan kelapa sawit ini didasari oleh areal-areal perkebunan yang telah terbagi ke dalam segmentasi kepemilikan lahan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Perkebunan sawit yang memiliki luas sebesar itu memang menakjubkan sekaligus menguntungkan. Tidak heran Indonesia menjadi salah satu negara yang memberikan kontribusi luar biasa dalam produksi CPO untuk konsumsi masyarakat global. Dengan semangat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, pemerintah begitu gencar dalam menangani hal-hal yang berkenaan dengan perkebunan kelapa sawit. Lahan-lahan tempat tanaman kelapa sawit itu tumbuh hingga menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi menjadi aset berharga bagi negara yang harus dipelihara dan terjamin keberadaannya. Pun kuantitas dan kualitas komoditas kelapa sawit itu sendiri juga harus dipertahankan juga ditingkatkan agar tetap memiliki daya saing yang mumpuni di pasar internasional.

Sebagai perwujudan akan dua hal itu, pemerintah menciptakan standarisasi tersendiri dalam suatu sertifikasi yang bernama ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System). ISPO diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, keberadaan dari ISPO ini diatur di dalam Peraturan Presiden Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, yang secara resmi diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020.

Di dalam konsepnya, ISPO memiliki tujuh buah prinsip yang mengatur tata kelola bagi setiap pihak dalam kepengurusan perkebunan komoditas kelapa sawit. Tujuh buah prinsip tersebut yakni legalitas usaha perkebunan, manajemen perkebunan, perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Penulis dapat mengatakan bahwa sertifikasi ISPO inilah yang akan menjadi dasar utama bagi kita untuk menelaah seluk-beluk perkebunan kelapa sawit di Indonesia. ISPO inilah yang akan menjadi acuan bagi kita bersama terkait mekanisme pengelolaan sumber daya alam (dalam hal ini perkebunan kelapa sawit) yang ideal sebagimana telah kita bicarakan di awal. Di samping itu, ada pula beberapa regulasi lain yang akan kita lihat bersama, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan), Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup).

Perkebunan Sawit dan Lingkungan yang Sakit

Bagaimana mengadakan alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit adalah semacam pertanyaan retoris yang lucu. Ada kecenderungan bagi masyarakat umum yang memercayai kegiatan alih fungsi sumber daya alam di areal terbuka menjadi usaha perkebunan kelapa sawit adalah perkara yang diketahui oleh banyak orang. Sederhana saja, jika kita ingin melakukannya, maka kita awali dari mencari areal yang tepat, lalu mengurus hal-hal yang teknis dan sebagainya, hingga pada akhirnya terbentuklah perkebunan kelapa sawit yang kita inginkan. Di dalam konsepnya dapat disederhanakan seperti itu, namun praktik di lapangan tidak jarang sangat berlainan.

Pertama-tama, dalam mengadakan alih fungsi lahan perkebunan kelapa sawit dibutuhkan adanya perizinan yang diatur di dalam Permentan No. 98 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Permentan No. 29 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Permentan No. 21 Tahun 2017.[9] Di dalam Permentan No. 98 Tahun 2013 (Permentan tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, atau Permentan PPUP) tersebut, ada dua jenis usaha perkebunan yang diatur dan tiga buah perizinan yang berbeda.

Menurut hemat penulis, dengan melihat bagaimana bentuk serta pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia saat ini, dan menimbang bahwa mayoritas tujuan dari pengadaannya ialah semata demi keuntungan ekonomis, dapat disimpulkan bahwa jenis perizinan teruntuk kegiatan alih fungsi lahan perkebunan kelapa sawit itu adalah Izin Usaha Perkebunan untuk Pengelolaan (selanjutnya disebut IUP-P). Adanya perizinan IUP-P terhadap perkebunan kelapa sawit didasari oleh Pasal 9 dan Pasal 23 Permentan PPUP. Pasal yang pertama menjadi landasan yang melegitimasi keberadaan dari izin tersebut, sedangkan pasal selanjutnya mengatur persyaratan administrasi pengadaannya.

Temuan di lapangan terkait berbagai usaha perkebunan komoditas kelapa sawit nyatanya sungguhlah berbeda. Dari sekian banyak informasi, penulis mengambil dua buah contoh. Di Provinsi Riau, pemerintah setempat mengklaim telah mengalami kehilangan potensi pendapatan hingga Rp107 triliun per tahun akibat adanya hamparan perkebunan sawit tanpa izin. Setelah melalui proses monitoring dari pihak yang bersangkutan, diketahui terdapat 1,4 juta hektare areal hutan yang diubah menjadi perkebunan sawit ilegal oleh para oknum di daerah itu.[10] Hal yang sama juga terungkap melalui identifikasi awal pemerintah berdasar pada Inpres Nomor 8 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 2,3 juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang belum memiliki izin.[11]

Bentuk temuan seperti itu jelas bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam regulasi-regulasi di atas. Utamanya, jika kita kembali kepada penjelasan mengenai ISPO sebelumnya, perkebunan kelapa sawit yang tidak resmi tersebut menyalahi esensi utama dari ISPO itu sendiri, yaitu legalitas usaha perkebunan. Penulis berpandangan bahwa keabsahan dari perkebunan kelapa sawit sejatinya adalah suatu kewajiban, dan peniadaan akan hal itu berarti menyalahi hukum yang berlaku.

Hal ini ditegaskan pula di dalam Pasal 105 UU Perkebunan yang mengatur sanksi terhadap pelaku pengadaan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan bunyi sebagai berikut:

Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Perkebunan kelapa sawit yang ilegal memang merupakan hal yang salah, tetapi apa relevansinya terhadap dampak negatif seperti judul awal dari tulisan ini? Dapat dikatakan bahwa adanya kerugian materiil dan imateriil yang ditimbulkan dari perkebunan yang ilegal tersebut. Oknum-oknum yang terlibat berniat untuk membuka usaha dari perkebunan ilegal demi keuntungan ekonomis, dan terlebih dahulu telah mencurangi regulasi yang ada. Di sini, pemerintah dan pihak yang berwenang telah dirugikan sebab oknum-oknum tersebut tidak patuh dan tidak pula menaati ketentuan yang berlaku. Negara telah kehilangan kesempatan untuk merasakan manfaat dari keberadaan sumber daya alam yang tumbuh di dalamnya.

Tidak hanya itu, para warga lokal sejatinya juga mengalami imbas negatif permainan para oknum tersebut. Dengan tidak mengikuti prosedur yang ada, pengadaan perkebunan kelapa sawit ilegal telah menghilangkan kebermanfaataan bagi masyarakat. Penulis menegaskan bahwasanya frasa “kehilangan kebermanfaatan” dalam hal ini berarti ketiadaan manfaat dari sumber daya alam yang ada di sekitar masyarakat itu sendiri. Adanya perkebunan kelapa sawit yang bila eksistensinya sah di mata hukum, seharusnya bisa menjadi penunjang kehidupan warga lokal sebagaimana tertera pada Pasal 15 Permentan PPUP dan Pasal 58 UU Perkebunan, menjadi terhambat atau malah menghilang sama sekali.[12]

Belum lagi apabila perkebunan kelapa sawit yang ilegal dikelola dengan seadanya dapat menghasilkan residu yang berbahaya di dalam dan sekitar lingkungan masyarakat. Mengapa demikian? Sebab tidak menutup kemungkinan bahwa lahan-lahan perkebunan kelapat sawit yang ilegal itu tidak memiliki alokasi dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tujuan untuk menghindari adanya kerusakan lingkungan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 2, 3, dan Pasal 9 UU Lingkungan Hidup. Penulis berpendapat bahwa para oknum pengurus perkebunan kelapa sawit ilegal itu dapat bersikap seenaknya, di mana andaikata di kemudian hari timbul masalah lingkungan akibat manajemen perkebunan yang buruk, mereka bisa lepas tanggung jawab dan pergi begitu saja sebab perkebunan yang mereka miliki tidaklah resmi dan status keabsahan dari perkebunan itu masih dipertanyakan.

Selanjutnya, bagaimana dengan perkebunan sawit yang legal? Untuk hal ini, maka kita harus sepakat terlebih dahulu bahwa spotlight terbesarnya ada pada mekanisme pengelolaan dari perkebunan sawit tersebut. Spesifiknya, penulis akan memaparkan bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan dari berbagai aktivitas manajerisasi perkebunan oleh pihak yang bersangkutan dengan tinjauan dari dua buah sudut pandang: lingkungan dan masyarakat. Dampak negatif yang berimbas kepada keduanya sangatlah penting untuk kita ketahui sebab dari hal itulah akan terungkap lebih banyak permasalahan-permasalahan yang berkecamuk, tidak dapat diselesaikan secara cepat, dan memiliki efek yang berkepanjangan.

Pesatnya laju pertumbuhan perkebunan kelapa sawit sebagaimana statistik yang ditunjukkan oleh Dirjen Perkebunan sebelumnya merefleksikan hal lain yang tersembunyi di bawah permukaan. Memang betul ada lebih banyak keuntungan ekonomis bagi Indonesia, tetapi berapa banyak pula areal hijau yang dikorbankan? Berdasarkan analisis spasial yang dilakukan oleh lembaga Forest Watch Indonesia (FWI), sampai pada tengah tahun 2017, luas konsensi perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah sekitar 19 juta hektare sedangkan kondisinya adalah bahwa tutupan hutan alam yang berada di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit tersebut adalah seluas 2,3 juta hektare.[13] Kemudian, berdasarkan data yang sama, Indonesia telah mengalami deforestasi hingga mencapai 2,81 juta hektare atau sekitar 49 persen akibat adanya izin pemanfaatan dan penggunaan lahan yang diberikan oleh pemerintah pada periode 2013-2017, di mana perkebunan kelapa sawit menjadi penyumbang deforestasi terbesar ketiga di angka 586.531 hektare.

Penulis berpandangan bahwa fenomena deforestasi ini sendiri tentulah bertentangan dengan prinsip ISPO selanjutnya, yaitu terkait manajemen perkebunan serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Areal hijau yang sejatinya menjadi tumpuan kehidupan bangsa dan dunia ternyata harus mengalami nasib buruk karena adanya aktivitas “liar” terhadapnya betapapun itu terjadi semata demi pembangunan yang berkelanjutan, dan dilandasi oleh hukum yang berkeadilan. Pikirkan bagaimana dampaknya terhadap ekosistem satwa liar yang ada di dalam lahan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit tersebut.[14] Pikirkan pula kalkulasi berimbang antara untung dan rugi yang timbul dari pengadaan alih fungsi lahan tersebut dan keberadaannya yang menyisakan tanda tanya.

Selain itu, fenomena deforestasi yang timbul dari perkebunan kelapa sawit juga agaknya melenceng dari makna dalam ketentuan yang termaktub dalam UU Penataan Ruang (menggantikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992). Dalam UU ini, adanya prinsip penataan ruang bertujuan menciptakan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut, penataan ruang diharapkan menjadi sebuah titik temu yang harmonis antara penggunaan sumber daya alam dan dan pemanfaatan ruang sekaligus mencegah terjadinya dampak negatif akibat pemanfaatan ruang.[15] Bila penataan ruang bermakna demikian, maka deforestasi dari perkebunan kelapa sawit sesungguhnya tidak begitu. Alih-alih mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, serta berkelanjutan, deforestasi justru menjadi ajang intervensi manusia yang merusak serta menghancurkan habitat alamiah yang seharusnya dilestarikan bersama-sama, dan pada akhirnya berujung pada beberapa bencana alam yang mengerikan.[16]

Tidak cukup sampai di situ, ada dampak negatif lain yang ditimbulkan dari kekeliruan dalam mekanisme pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Salah satunya ialah melonjaknya emisi gas karbon dioksida (CO2) di udara. Untuk setiap satu hektar lahan hutan yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, akan menghilangkan 174 ton karbon dan sebagian besar di antaranya menemukan jalan sendiri menuju udara.[17] Bahkan, menurut riset, didapat fakta bahwa lahan-lahan perkebunan kelapa sawit yang baru menghasilkan lebih banyak gas karbon ketimbang lahan-lahan yang lama.[18] Ini artinya peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit dari tahun ke tahun, sebagaimana data statistik dari Dirjen Perkebunan, sepadan dengan peningkatan kadar gas karbon di udara yang dihasilkan dari aktivitas pembukaan perkebunan kelapa sawit tersebut, atau bisa jadi lebih banyak mengingat ada perkebunan kelapa sawit liar yang tidak diketahui keabsahannya. Ditambah lagi adanya dampak lainnya terhadap lingkungan seperti polusi air dan tanah, erosi tanah, serta perubahan iklim.[19]

Bila dampak negatif dari pengelolaannya sudah sejauh itu terhadap lingkungan, bagaimana dampaknya (perkebunan sawit legal dengan manajemen yang buruk) terhadap masyarakat? Dari pemaparan yang telah penulis sampaikan di atas, terdapat segelintir pernyataan implisit mengenai hal tersebut. Penulis sendiri beranggapan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan sekitar sedikit banyak memberi sumbangsih terhadap kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, ketika terdapat satu saja efek buruk yang mengarah kepada lingkungan, maka lambat laun efek buruk itu juga akan menyasar masyarakat. Ini akan kita lihat pada penjelasan selanjutnya.

Terlepas dari legalitasnya, eksistensi dari perkebunan kelapa sawit itu sendiri sebenarnya sudah cukup buruk. Sebagai contoh, dampaknya terhadap sumber daya alam yang ada di lahan hijau perkebunan kelapa sawit itu sehingga berkurang atau malah menghilang. Padahal, entitas hayati yang hidup di dalamnya merupakan sumber utama kehidupan dari masyarakat, terutama warga lokal yang berdiam diri di sekitar lahan tersebut. Jika semakin banyak perkebunan kelapa sawit yang dibangun, maka di mana lagi orang-orang yang bergantung terhadap alam hijau yang telang hilang itu harus mencari sumber kehidupan? Inilah yang terjadi pada suku Malind yang bermukim di daerah Papua. Tidak seperti dulu, sejak adanya ekspansi deforestasi dan agribisnis perkebunan kelapa sawit di daerah mereka, masyarakat Malind mengklaim bahwa mereka semakin sulit mencari bahan pangan seperti pohon sagu, daging babi dan kasuari, serta sayur dan buah-buahan untuk kehidupan sehari-hari.[20]

Ada pula dampak negatif seperti pencemaran lingkungan yang pada akhirnya menyasar ke arah warga sekitar.  Dalam proses perkembangan tumbuhan kelapa sawit, para pengelola umumnya menggunakan pupuk dan pestisida, yang mengandung bahan-bahan kimia tertentu, sebagai bentuk intensifikasi agar tumbuhan kelapa sawit itu dapat tumbuh secara optimal dan menghasilkan minyak mentah yang berkualitas. Namun, pada kasus-kasus tertentu, terjadi galat dalam mekanisme pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang menggunakan pupuk dan pestisida tersebut. Karena galat itulah, maka pupuk serta pestisida yang telah digunakan dan terbuang ditangani secara tidak maksimal—mereka tidak benar-benar dibuang berdasarkan prosedur yang  berlaku sebab ada sebagian besar yang mengendap ke dalam tanah, atau terbawa oleh air hujan menuju aliran sungai terdekat sehingga mengganggu stabilitas ekosistem juga menyebabkan lingkungan warga sekitar hancur, dalam artian sementara (atau mungkin selamanya) tidak ada tanah yang subur untuk ditanami tetumbuhan atau sungai yang bersih untuk kegiatan MCK.[21]

Dengan meninjau tujuh prinsip ISPO yang penulis sebutkan sebelumnya, sekali lagi terjadi pertentangan yang begitu jelas, utamanya terhadap tiga buah poin yaitu manajemen perkebunan, perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut, pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Di samping itu, penulis berpendapat bahwa fenomena intervensi aktivitas perkebunan yang merusak lingkungan seperti di atas juga bertentangan dengan sejumlah ketentuan. Misalnya, pada Pasal 23 UU Perkebunan diatur mengenai pembukaan dan pengolahan lahan yang berbunyi sebagai berikut:

  • Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
  • Setiap Orang yang menggunakan media tumbuh Tanaman Perkebunan untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
  • Ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian, bertentangan pula dengan apa yang diatur di dalam pasal-pasal UU Lingkungan Hidup. Di dalam UU tersebut, dapat dipahami bahwa diperlukan adanya suatu perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan agar tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta menjamin keberadaan dari alam Indonesia. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 3, 9, 10, 12, dan 13. Alasan yang melatarbelakangi bentuk-bentuk intervensi semacam itu, betapapun dibutuhkannya, tetap tidak dapat dibenarkan. Lalu, mengenai limbah yang berasal dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut juga sejatinya telah diatur di dalam Pasal 59 yang mengatur tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berbunyi sebagai berikut:

  • Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
  • Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
  • Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan  kepada pihak lain.
  • Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
  • Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
  • Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.­­

Dalam beberapa kasus, alih fungsi lahan perkebunan kelapa sawit melibatkan konflik yang terjadi antara pihak pengelola lahan dan penduduk lokal, dan berujung pada upaya kriminalisasi terhadap hak milik masyarakat adat. Misalnya, di Desa Batu Daya, Provinsi Kalimantan Barat. Dua orang warga di desa tersebut harus mendekam di bui atas tindakan mereka yang mempertahankan lahan adat yang hendak dirampas oleh perusahaan kelapa sawit PT Swadaya Mukti Prakarsa.[22] Ada juga ratusan warga dari delapan desa di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah yang memblokir jalan-jalan masuk utama PT Salonok Ladang Mas ke perkebunan kelapa sawit karena memprotes dan menuntut pengembalian lahan masyarakat adat yang digunakan tanpa adanya perizinan serta kajian lokasi di lapangan.[23] Atau bagaimana dengan tiga orang aktivis lingkungan asal Desa Penyang, Kalimantan Tengah, yang divonis bersalah beberapa bulan yang lalu setelah berjuang untuk merebut kembali tanah desa mereka yang dirampas perusahaan sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada?[24]

Penulis berpendapat bahwa kasus-kasus di atas tidak mengimplementasikan apa yang telah termaktub di dalam undang-undang. Pasalnya, konflik yang terjadi antara pihak yang mengelola lahan dan pihak yang memiliki serta berada di sekitar lahan mengindikasikan kepada kita bahwa tidak ada realisasi dari ketentuan yang ada pada undang-undang tersebut. Semisal yang diatur di dalam Pasal 12 UU Perkebunan dengan bunyi sebagai berikut:

  • Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.
  • Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diatur pula di dalam Pasal 57 Ayat (1) pada undang-undang yang sama dengan bunyi sebagai berikut:

  • Untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan.

Serta diatur juga di dalam Pasal 24 Permentan PPUP yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.

PENUTUP: Apa yang Perlu Diupayakan Bersama?

Pertanyaan-pertanyaan pada awal tulisan ini agaknya telah terjawab, baik secara eksplisit maupun implisit, di dalam berbagai pemaparan yang telah penulis sampaikan di atas. Kita tahu bahwa memang benar ada “galat-galat” di dalam mekanisme pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia hingga saat ini yang akhirnya berujung pada dampak negatif yang tidak hanya merugikan lingkungan di lahan perkebunan kelapa sawit tersebut, tetapi juga masyarakat yang bermukim di sekitar lahan itu sendiri. Kita tahu bahwa berbagai dampak negatif yang timbul itu nyata adanya dan jelas bertentangan dengan nilai-nilai normatif baik dari sisi yuridis maupun sisi moralitas yang kita anut.

Lantas, dari semua itu apa yang dapat diupayakan bersama? Ada beberapa poin yang dapat penulis sampaikan. Terlebih dahulu, dibutuhkan komitmen yang pasti dari pihak pengelola lahan perkebunan kelapa sawit itu. Ini diperlukan sebab setiap keputusan yang akan diambil kala pengelolaan perkebunan kelapa sawit, yang berakhir pada hasil-hasil yang baik atau buruk, berada pada internal yang berjibaku di perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Harus ada kepastian yang dapat menjamin bahwa para pihak yang terlibat di dalam pengelolaan itu benar-benar melakukan aktivitas perkebunan yang sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hal itu dapat meminimalisir atau menghilangkan sama sekali berbagai galat yang berujung pada timbulnya dampak negatif dari mekanisme pengelolaan yang dilakukan.

Selanjutnya, pemerintah dan pejabat terkait harus memiliki sikap tegas terhadap bentuk-bentuk dampak negatif itu. Jika kita membaca kembali pemaparan penulis di atas, ada banyak bentuk pelanggaran yang dilakukan terhadap regulasi-regulasi yang berlaku. Ini berarti implementasi dari regulasi-regulasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Merupakan sebuah kesia-siaan apabila hanya terdapat hukum yang mengatur, tetapi tidak ada aksi nyata penegakannya di lapangan. Oleh karena itu, penulis memandang perlu adanya sikap tegas dari pemerintah dan pejabat terkait terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit itu, yang salah satunya dapat diwujudkan dalam penggunaan instrumen hukum yang sesuai dan tepat guna.

Selain itu, adanya kasus-kasus antara pengelola-pemilik lahan tersebut menerangkan kepada kita bahwa dampak negatif dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia berada pada spektrum yang begitu luas, yang secara garis besar ada pada ruang lingkup lingkungan dan masyarakat. Penulis berpandangan bahwa bentuk protes ataupun demonstrasi yang dilakukan oleh penduduk yang terdampak langsung dari adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit itu sejatinya adalah sesuatu yang sah-sah saja. Pemerintah sebaiknya merespons bentuk protes atau demonstrasi tersebut dengan sikap yang hati-hati dan pro terhadap publik—apa yang dituntut di dalam aksi itu ditindaklanjuti dan investigasi lebih lanjut agar ada solusi yang bermanfaat dan adil bagi semua pihak.

Akhir kata, sinergi antara pemerintah yang berwenang, pihak pengelola perkebunan kelapa sawit, dan masyarakat yang terlibat merupakan sebuah keniscayaan agar tidak ada lagi galat dalam mekanisme pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut yang berakhir pada dampak-dampak negatif yang tidak kita inginkan. Kebun sawit dan lingkungan yang sakit adalah dua hal yang saling bertaut, dan tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Seperti yang penulis sampaikan di awal, adanya kebun sawit sebagai sumber daya alam kita yang mumpuni serta berdampak besar terhadap perekonomian negara Indonesia ibarat dua sisi mata pisau, di satu sisi ia memang menguntungkan namun di sisi lain ia memberi kita tantangan. Sinergi yang terpadu dari ketiga pihak—pemerintah, pengelola, dan penduduk—akan menjadi entitas yang menyeimbangkan dua sisi tersebut sehingga tercipta komoditas kelapa sawit berdaya dukung kehidupan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.


[1] Berdasarkan data dari LIPI yang mengutip IBSAP (2003), dan dapat diakses melalui tautan berikut: http://www.opi.lipi.go.id/data/1228964432/data/13086710321320841770.makalah.pdf, serta mengacu pada data terkait banyaknya sumber daya alam non-hayati di Indonesia berupa komoditas tambang dan sejenisnya, yang dapat diakses melalui tautan berikut: https://www.azomining.com/Article.aspx?ArticleID=101#:~:text=The%20key%20natural%20resources%20of,of%20tin%20and%20thermal%20coal.

[2] Andri Saubani, “Lima Prioritas Jokowi pada Periode Kedua Pemerintahannya”, https://republika.co.id/berita/pzq7ap409/lima-prioritas-jokowi-pada-periode-kedua-pemerintahannya, diakses pada 1 Agustus 2020.

[3] Agus Setyadi, “30 Hektar Hutan di Aceh Jaya Terbakar Diduga Akibat Pembukaan Lahan”, https://news.detik.com/berita/d-4933033/30-Hektar-hutan-di-aceh-jaya-terbakar-diduga-akibat-pembukaan-lahan, diakses pada 3 Agustus 2020.

[4] Andrian Pratama Taher, Banjir dan Longsor di Bengkulu karena Pertambangan dan Perkebunan?”, https://tirto.id/banjir-dan-longsor-di-bengkulu-karena-pertambangan-dan-perkebunan-dnie, diakses pada 3 Agustus 2020.

[5] Selfie Miftahul Jannah, “Banjir Luwu Utara, Pemerintah Akui Dipicu Pembukaan Lahan Sawit”, https://tirto.id/banjir-luwu-utara-pemerintah-akui-dipicu-pembukaan-lahan-sawit-fR64,  diakses pada 2 Agustus 2020.

[6] Agung Prasetyo (et.al.), “Keunggulan Komparatif dan Kinerja Ekspor Minyak Sawit Mentah Indonesia di Pasar Internasional”, Jurnal Agro Ekonomi, Volume 35, Nomor 2, 2017, hlm. 90.

[7] Deilla Tsamrotui Fuadah, Ernah, “Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Prinsip ISPO di PTPN VIII Cikasungka, Jawa Barat”, Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, Volume 23, Nomor 3, 2018, hlm. 190.

[8] Merujuk kepada data dari Direktoral Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di dalam Buku Statistik Kelapa Sawit 2018-2020 yang dapat diakses melalui tautan berikut: https://drive.google.com/open?id=1FVxpBNihnuB3ayAALBi-FtsBShIUxMTD.

[9] Dalam hal ini, istilah “Permentan” merupakan abreviasi dari Peraturan Menteri Pertanian. Penulis sendiri merujuk kepada referensi yang dapat diakses melalui tautan berikut: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b97596fa35c4/perizinan-usaha-perkebunan-kelapa-sawit/

[10] Indira Rezkisari, “Riau Merugi Rp107 T Akibat Kebun Sawit Illegal”, https://republika.co.id/berita/q54u7k328/riau-merugi-rp-107-t-akibat-kebun-sawit-ilegal, diakses pada 3 Agustus 2020.

[11] Puti Aini Yasmin, “Pemerintah Identifikasi 2,3 Juta Ha Lahan Sawit Tak Berizin”, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4264421/pemerintah-identifikasi-23-juta-ha-lahan-sawit-tak-berizin, diakses pada 3 Agustus 2020.

[12] Pemerintah memiliki hak untuk melakukan upaya pemutihan terhadap lahan-lahan terkelola yang tidak terverifikasi keabsahannya. Namun, upaya pemutihan ini seringkali menimbulkan kontroversi sebab selain tidak memberikan kontribusi apapun terhadap masyarakat sekitar, lahan-lahan yang telah “diputihkan” akan memiliki status legal sehingga memungkinkan untuk dikelola kembali oleh oknum yang bersangkutan dan bukan tidak mungkin akan menimbulkan lebih banyak kerugian di masa mendatang.

[13] Berdasarkan lembar fakta dari Forest Watch Indonesia yang dapat diakses melalui tautan berikut: http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2019/10/FS_Deforestasi_FWI_small.pdf. Sebagai tambahan, kata “luas konsensi” artinya ialah luas dari areal yang telah mendapatkan hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, atau individu kepada pihak lain. Kemudian, kata “tutupan hutan alam” berarti areal hijau yang masih berada di sekitar tempat yang bersangkutan.

[14] Didasari oleh penafsiran penulis dari berita mengenai keberadaan satwa dan dampak kebun sawit terhadapnya yang dapat diakses melalui tautan berikut: https://www.mongabay.co.id/2015/12/16/kebun-sawit-terus-hancurkan-habitat-satwa-langka/ serta adanya intervensi terhadap habitat orang hutan akibat aktivitas perkebunan kelapa sawit yang dapat diakses melalui tautan berikut: https://www.youtube.com/watch?v=MIXvSkR8Ll0.

[15] Mongabay, “Hukum dan Perundangan yang Berhubungan dengan Tata Kelola Hutan dan Lahan”, https://www.mongabay.co.id/hukum-dan-perundangan-yang-berhubungan-dengan-tata-kelola-hutan-dan-lahan/, diakses pada 4 Agustus 2020.

[16] Bencana alam yang terjadi akibat alih fungsi lahan perkebunan sawit di Indonesia dapat dilihat pada berita melalui tautan berikut: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190919130113-92-431975/karhutla-gambaran-kegagalan-praktik-sawit-berkelanjutan, dan berikut: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53440298.

[17] Science Daily, “Palm oil: The carbon cost of deforestation”, https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180619123018.htm, diakses pada 4 Agustus 2020.

[18] Sofie Sjogersten, “Palm oil: research shows that new plantations produce double the emissions of mature ones”, https://theconversation.com/palm-oil-research-shows-that-new-plantations-produce-double-the-emissions-of-mature-ones-130330, diakses pada 4 Agustus 2020.

[19] Berdasarkan informasi ringkas dari World Wild Life yang bisa diakses melalui tautan berikut: https://www.worldwildlife.org/industries/palm-oil#:~:text=Large%2Dscale%20conversion%20of%20tropical,isolated%20fragments%20of%20natural%20habitat.

[20] TEMPO, “’Kelapa Sawit Membunuh Sagu’: Kondisi Suku Marind Papua Jadi Tesis Terbaik di Australia”, https://www.tempo.co/abc/5816/kelapa-sawit-membunuh-sagu-kondisi-suku-marind-papua-jadi-tesis-terbaik-di-australia , diakses pada 4 Agustus 2020.

[21] Referensi berita dari penulis sendiri akan pernyataan pada kalimat ini dapat diakses melalui tautan berikut: https://www.mongabay.co.id/2020/02/06/nasib-warga-mamuju-tengah-hidup-di-sekitar-pabrik-sawit-bagian-1/, dan https://saveourborneo.org/banyak-sungai-tercemar-limbah-sawit-berharap-kpk-tangani-tak-hanya-di-danau-sembuluh/.

[22] Aseanty Pahlevi, “Bertahan dari Cengkeraman Perusahaan Sawit, Dua Warga Ketapang Masuk Bui”, https://www.mongabay.co.id/2014/06/11/bertahan-dari-cengkeraman-perusahaan-sawit-dua-warga-ketapang-masuk-bui/, diakses pada 4 Agustus 2020.

[23] Mongabay, “Tuntut Lahan, Ratusan Warga Desa Blokir Jalan ke Kebun Sawit”, https://www.mongabay.co.id/2014/02/09/tuntut-lahan-ratusan-warga-desa-blokir-jalan-ke-kebun-sawit/, diakses pada 4 Agustus 2020.

[24] Hutan Hujan, “Perampasan tanah dan kriminalisasi aktivis lingkungan oleh perusahaan sawit di Kalimantan”, https://www.hutanhujan.org/news/9715/perampasan-tanah-dan-kriminalisasi-aktivis-lingkungan-oleh-perusahaan-sawit-di-kalimantan, diakses pada 4 Agustus 2020.