Profile
Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. menyelesaikan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan spesialisasi Hukum Tata Negara pada tahun 1990, sertamelanjutkan studi S2 dan S3 di Melbourne University Law School pada tahun 1998 & tahun 2011 dengan beasiswa dari Pemerintah Australia. Pengampu beberapa mata kuliah di S1 seperti: Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara, Hukum Tentang Lembaga Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Ilmu Perundang-undangan, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Keimigrasian, Hukum Hak Asasi Manusia, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Pada program S2 mengampu mata kuliah Teori dan Hukum Konstitusi, Perbandingan Hukum Tata Negara, Sistem Peradilan Ketatanegaraan, serta Hak Prosedural.
Prof. Susi juga menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak tahun 1993 hingga saat ini. Selain itu, beliau juga menjadi reviewer pada beberapa jurnal nasional antara lain: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM (FH UII). Bergabung di Asosiasi Dosen HTN-HAN, serta menjadi salah satu pendiri Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia. Di tingkat internasional, Prof Susi menjadi Associate member pada International Academy of Comparative Law, serta Senior Associate pada Center for Indonesian Law, Islam and Society.

susi.dwi.harijanti@unpad.ac.id
Publikasi
Buku
• Politik Hukum Kewarganegaraan (penulis bersama, 2020).
• Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi (penulis bersama, 2014).
• Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri (editor, 2016).
• Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL (editor, 2011).
Jurnal/Bab dalam buku/Makalah:
• Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri (2014).
• Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (penulis bersama, 2016).
• Hakim Konstitusi Maria dan Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia (2019).
• Pembentukan Kabinet Presidensil Yang Efektif: Perspektif UU Kementerian Negara (2019).
• 2019 General Election tests the Amended 1945 Constitution and the Constitutional Court (2019).
• Pemilihan Umum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Evaluasi Pemilu Serentak (2019).